Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap-siap, 79 Juta Warga Diprediksi Mudik Tahun Ini, Antisipasi Macet Parah Terjadi

Kompas.com - 07/04/2022, 06:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini mulai menatap persiapan menuju musim mudik lebaran 2022.

Pada edisi mudik kali ini, pemerintah memperkirakan sekitar 79 juta warga akan melakukan mudik.

Angka tersebut sebagaimana hasil survei Litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekitar Maret 2022.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, dari 79 juta orang yang akan mudik lebaran, 13 juta di antaranya merupakan pemudik yang berasal dari wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Pemerintah Umumkan Cuti Bersama Lebaran 29 April dan 4-6 Mei 2022

“Jadi bisa dikatakan jumlah (warga) Jabodetabek yang akan mudik banyak sekali,” kata Budi dalam dapat bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/3/2022).

Budi menuturkan, temuan 79 juta orang yang akan menjalani mudik lebaran lebih tinggi dibanding hasil survei pertama.

Pada survei pertama sekitar Februari 2022, Kemenhub memprediksi akan ada 55 juta orang yang mudik.

Baca juga: Pemerintah Bolehkan Warga Belum Booster untuk Mudik, Asal Tes Antigen atau PCR

Dari jumlah itu, 9,1 juta orang berasal dari wilayah Jabodetabek.

Sementara, pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat diprediksi mencapai mencapai 40 juta orang.

Sedangkan, masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum darat mencapai 26 juta dan udara 8 juta.

Baca juga: Jadi Syarat Mudik Lebaran, Simak Aturan Terbaru Vaksinasi Booster

Selanjutnya, juga terdapat 8 juta orang menggunakan kereta api dan 1,1 juta orang akan menggunakan transportasi laut.

Sedangkan, transportasi yang sudah mulai disiapkan pemerintah terdiri atas 57.000 unit bus, 205 kapal, 327 unit pesawat serta kapal navigasi.

Budi mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna mempersiapkan kelancaran musim mudik tahun ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder khususnya dengan Polri untuk melakukan upaya-upaya yang baik,” ucap Budi.

Sejumlah warga antre untuk mengikuti vaksinasi dosis ke-3 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (2/4/2022). Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya mengadakan vaksinasi COVID-19 dosis ke-3 atau booster yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan kuota 500 dosis per hari dan berlangsung hingga 3 April 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Sejumlah warga antre untuk mengikuti vaksinasi dosis ke-3 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (2/4/2022). Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya mengadakan vaksinasi COVID-19 dosis ke-3 atau booster yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan kuota 500 dosis per hari dan berlangsung hingga 3 April 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Belum booster boleh mudik

Di sisi lain, pemerintah memperbolehkan warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster melakukan mudik lebaran 2022, namun dengan syarat harus tes antigen atau Polymerase Chain Reaction (PCR).

Budi mengatakan, warga yang baru dua kali menerima vaksin diperbolehkan mudik asal melakukan antigen 1x24 jam.

“Sedangkan yang baru pertama kali harus melakukan PCR 3x24 jam,” kata Budi.

Baca juga: Satgas: Pemudik Disarankan Booster Dua Pekan Sebelum Perjalanan

Sementara, bagi mereka yang sudah menerima booster, ke depan dalam menjalani mudik tidak perlu tes PCR.

Selanjutnya, Budi merinci, bagi pemudik yang belum vaksin akibat kondisi kesehatan seperti kehamilan maupun seseorang yang memiliki komorbid bisa menunjukkan hasil tes PCR 3x24 jam dan mendapatkan surat keterangan dari dokter.

Kemudian, pemudik yang berusia di bawah 6 tahun dikecualikan harus vaksinasi dan tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes.

Baca juga: Wapres Minta Pemudik Tetap Taati Prokes Meski Sudah Divaksin Booster

“Namun wajib dengan pendamping perjalanan yang memenuhi ketentuan vaksinasi. Pemerintah melakukan monitoring, pemeriksaan persyaratan kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi,” terang Budi.

Selain itu, Budi menambahkan, pelaksanaan mudik yang dilakukan Kemenhub mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan Satgas Covid-19.

“Kami melakukan sejumlah SE baik itu di udara, di laut, di darat, di kereta api, semuanya didasarkan SE dari Satgas,” terang dia.

Belajar dari masa lalu

Di sisi lain, pemerintah diminta belajar dari insiden masa lalu di tengah pelaksanaan mudik.

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengingatkan, pemerintah belajar dari insiden kemacetan panjang di Tol Brebes Exit (Brexit), Brebes, Jawa Tengah, periode 2016 agar tak terulang pada musim mudik kali ini.

Saat itu, para pemudik mengalami macet total hingga membuat kendaraan tidak bisa bergerak selama kurang lebih 20 jam.

Peenumpukan keendaraan pemudik di Brexit, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (13/6/2018). Penumpukan kendaraan terjadi akibat antrean panjang di beberapa pintu tol di ruas tol Pejagan-Pemalang.STR Peenumpukan keendaraan pemudik di Brexit, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (13/6/2018). Penumpukan kendaraan terjadi akibat antrean panjang di beberapa pintu tol di ruas tol Pejagan-Pemalang.

“Jangan sampai kejadian kasus Brexit 2016 (terulang), kalau sampai ini (terjadi) harus ada pengecekan dan lain-lain, bisa kacau,” kata Sadarestuwati.

Sadarestuwati juga mengingatkan, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan semua hal teknis terkait musim mudik pada Lebaran 2022.

“Ini tolong dipersiapkan betul, karena orang kalau sudah di jalan setengah mati kalau sudah macet, apalagi kejadian yang lalu,” tegas dia.

Baca juga: Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

Sadarestuwati juga meminta pemerintah supaya mempersiapkan posko-posko mudik.

Hanya saja, ia meminta supaya pendirian fasilitas tersebut bukan sekadar posko, namun juga ada misi bersedakah.

Misalnya, menyiapkan air minum untuk para pemudik secara gratis.

“Kita mempersiapkan air minum atau apa yang sekiranya membantu apabila sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak kita inginkan,” terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com