Peran PBB dalam Bidang Hukum dan Kemanusiaan

Pada akhirnya, masalah Irian Barat benar-benar dapat diselesaikan dan menjadi wilayah Republik Indonesia setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA pada tahun 1969 dengan bantuan dan nasihat dari PBB

Baca juga: Daftar Nama Sekjen PBB dari Pertama hingga Kini

Kemerdekaan Timor Timur

Konflik Timor Timur dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dari tiga partai besar. Ada partai yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur secara penuh dan ada yang menginginkan Timor Timur tetap berintegrasi dengan Indonesia.

Perbedaan pendapat ini melahirkan perang saudara. Berbagai negosiasi tidak berhasil menyelesaikan konflik di Timor Timur, sehingga Indonesia membawa masalah ini ke PBB.

PBB membentuk misi United Nations Mission in East Timor atau UNAMET untuk meredam konflik yang terjadi di Timor Timur dengan menggelar referendum. Referendum yang difasilitasi PBB digelar pada 30 Agustus 1999.

Sebanyak 78,50 persen rakyat Timor Timur menginginkan pemisahan negeri itu dari Indonesia. Pada Oktober 1999, secara resmi dilakukan pengembalian kedaulatan Timor Timur dari Indonesia kepada PBB.

Penurunan bendera Merah Putih di Dili menjadi pertanda lahirnya negara baru yang kini dikenal dengan nama Timor Leste.

Referensi

• Sabon, Max Boli. 2019. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya