Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Bahan Pokok Mulai Naik Jelang Lebaran, Jokowi Wanti-wanti Menterinya

Kompas.com - 06/04/2022, 15:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti menterinya untuk mengontrol ketersediaan bahan pokok jelang Lebaran.

Ia mengatakan, saat ini harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai naik di pasaran.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik, hati-hati utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Jokowi Perintahkan BLT Minyak Goreng Cair Secepatnya Sebelum Lebaran

Jokowi mengingatkan para menteri berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait kebutuhan pokok. Agar tak keliru dalam mengambil keputusan, ia meminta jajarannya saling berkoordinasi.

Kebutuhan pokok tersebut tidak hanya terkait minyak goreng, tetapi juga beras, kedelai, hingga gandum.

"Sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan, agar tidak keliru dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Jokowi pun menegur menterinya yang tidak memberikan penjelasan apa pun ke rakyat terkait alasan naiknya harga minyak goreng. Padahal, kenaikan harga minyak sudah berlangsung sekitar 4 bulan.

Dia juga menyentil jajarannya yang tak memberikan penjelasan ke publik mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya pertamax.

Jokowi mengatakan, penjelasan ini penting demi menunjukkan empati ke rakyat.

"Diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho, enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada (penjelasan)," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Tegur Menterinya karena Tak Jelaskan Kenaikan Pertamax, Sebut Tak Ada Empati

Presiden mengaku tidak ingin rakyat beranggapan bahwa pemerintah tidak berbuat apa pun karena tidak adanya penjelasan atau komunikasi dari para menteri terkait.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement tidak ada komunikasi," katanya.

"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang tepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com