Kompas.com - 05/04/2022, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan kuota program beasiswa Strata 2 (S2) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri.

Tito meminta, ada kerja sama antara IPDN dan LPDP untuk program beasiswa. Hal ini menurutnya penting, lantaran lulusan IPDN disebut tulang punggung aparatur sipil negara (ASN).

"Kita ingin betul-betul ASN ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja dan peran IPDN sangat penting, karena lulusan IPDN ini bisa menjadi tulang punggung ASN," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Jaksa KPK: Nilai Proyek Pembangunan IPDN Sulut Rp 124 Miliar, Terpakai Hanya Rp 89,7 Miliar

Mantan Kapolri itu berharap para lulusan IPDN bisa menempuh pendidikan lanjutan di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah, misalnya Inggris, Australia, Korea, Jepang hingga Singapura.

Ia membayangkan, dengan banyaknya lulusan IPDN dari lulusan luar negeri dari LPDP, maka tingkat korupsi menjadi rendah. 

"Sehingga kalau kita bisa kirim ratusan orang, 200 orang dalam setahun, dalam 10 tahun ke depan kita akan mendapatkan 2.000 orang yang memiliki mindset diceburkan di tempat (negara) yang memang korupsinya rendah, dia dapat pengetahuan dan dapat transfer budaya (ke Indonesia)," ucapnya.

Baca juga: Tito Karnavian Klaim Silatnas Apdesi Tidak Membahas Dukungan Jokowi Tiga Periode

Ia berharap para lulusan IPDN yang ikut program LPDP bisa menjadi agen perubahan ketika kembali ke Indonesia.

Ia juga mengatakan, keinginan itu terus diupayakannya bersama Rektor IPDN.

"Kalau gelombangnya kecil cuma satu dua orang, enggak akan banyak manfaatnya, tapi gelombangnya harus besar. Dan kuncinya adalah IPDN, lulusan IPDN menjadi camat, menjadi apa-apa kita harapkan gelombang ini menjadi gelombang agen perubahan di masa mendatang," pungkas Tito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.