Jaksa KPK: Nilai Proyek Pembangunan IPDN Sulut Rp 124 Miliar, Terpakai Hanya Rp 89,7 Miliar

Kompas.com - 31/03/2022, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa nilai proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (SUlut) tahun 2011 adalah Rp 124 miliar.

Namun mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (persero), Dono Purwoko, hanya menghabiskan dana proyek senilai Rp 89,7 miliar.

Dono kini jadi terdakwa dugaan korupsi atas proyek itu dan ditahan KPK sejak 10 November 2021.

“Setelah dikurangi potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) maka total pembayaran bersih yang dikeluarkan negara sebesar Rp 109,5 miliar,” ungkap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Eks Petinggi PT Adhi Karya Disebut Terima Uang Pelunasan Sebelum Proyek Gedung IPDN Sulut Selesai

Jaksa menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan investigatif diketahui kerugian negara akibat proyek tersebut adalah Rp 19,7 miliar.

Menurut jaksa, kerugian negara itu dimanfaatkan Dono untuk memberi commitment fee pada tiga pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekjen Kemendagri Dudi Jucom, konsultan perencana PT Bita Enercon Engineering Torret Koesbiantoro, dan konsultan manajemen PT Artefak Arkindo Djoko Santoso.

“Dudy Jucom (mendapat) sebesar Rp 3,5 miliar, Torret Koesbiantoro senilai Rp 275 juta dan Djoko Santono sebesar Rp 150 juta,” ujar jaksa.

Sisa uang proyek senilai Rp 15,8 miliar digunakan untuk memperkaya PT Adhi Karya.

Maka jaksa mendakwa Dono telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara seluruhnya Rp 19.749.384.767,24,” terang dia.

Dalam perkara ini, Dono didakwa Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dia terancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar.

Setelah mendengar dakwaan jaksa, Dono menyatakan tidak menyampaikan eksepsi atau nota penolakan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.