Kompas.com - 04/04/2022, 20:47 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi putusan banding yang menjatuhkan vonis pidana mati kepada Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual dan eksploitasi 12 santri di Bandung, Jawa Barat.

Bintang pun berharap, putusan hukuman mati terhadap Herry Wirawan tak hanya memberi efek jera, namun juga bisa mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

"Keputusan hukuman mati dan pembebanan restitusi kepada pelaku ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera serta mencegah berulangnya kembali kasus yang sama di masa depan, tapi juga memastikan kepentingan terbaik anak-anak korban beserta anak-anak yang dilahirkannya," ujar Bintang seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Cerita Pendamping Saat Korban Mendapat Kabar Vonis Mati Herry Wirawan

Ia mengungkapkan, putusan banding hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan harapan masyarakat.

Selain itu, pada pengadilan tingkat banding, putusan restitusi yang mulanya dibebankan kepada negara, dikembalikan kepada Herry Wirawan.

"Demikian juga terkait dengan putusan restitusi yang dibebankan kepada pelaku, menurut kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menghormati putusan tersebut termasuk upaya hukum lain yang masih memungkinkan dilakukan oleh terpidana melalui upaya kasasi,” kata Bintang.

Dari amar putusan hakim, beberapa pertimbangan yang memberatkan hukuman untuk terpidana di antaranya adalah perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan terhadap korban dan orangtua korban, serta perbuatan terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban.

Terakhir, perbuatan terdakwa dianggap mencemarkan lembaga pondok pesantren dan merusak citra agama Islam.

Hakim juga menetapkan sembilan anak dari korban dan 12 korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan tersebut setelah mendapatkan izin dari keluargadengan dilakukan evaluasi secara berkala.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.