Kompas.com - 01/04/2022, 07:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera menunaikan hasil Muktamar ke-31 IDI perihal rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari anggota IDI.

Ketua PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepengurusan PB IDI yang baru demi menjaga norma dan kode etik kedokteran.

"Ini jadi upaya seluruh kita semua untuk kemudian bersama-sama menjaga etik dan menjalankan MKEK. Inilah yang jadi memperkuat kesolidan dan kekompakan kita jadikan IDI rumah bersama seluruh dokter Indonesia," kata Adib dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Soal Kasus IDI dan Terawan, Menkes: Enggak Baik Waktu dan Energi Habis untuk Perdebatan

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) IDI Beni Satria mengatakan, PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi berkewajiban menjalankan putusan Muktamar.

PB IDI, kata dia, diberikan waktu 28 hari kerja untuk mengeksekusi hasil muktamar tersebut.

"Dalam menjalankan putusan muktamar PB IDI diberi waktu untuk sinkronisasi hasil muktamar, baik pleno, komisi, dan sidang khusus," kata Beni.

Beni menyebutkan bahwa pemberhentian Terawan tersebut dilakukan dalam proses yang panjang sejak tahun 2013.

"Terkait putusan dokter Terawan, ini proses panjang sejak 2013 sesuai dengan laporan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran," ujarnya.

Baca juga: Terawan Diberhentikan dari IDI, Izin Praktik Bisa Dicabut?

Berikut fakta-fakta seputar alasan pemberhentian Terawan dari IDI:

1. Diberhentikan sejak 2018

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI Djoko Widyarto mengungkapkan, pemberhentian Terawan sudah direkomendasikan sejak tahun 2018 dalam Muktamar IDI di Samarinda.

Namun, Pengurus Besar IDI sebelumnya tidak menjalankan putusan MKEK karena pertimbangan khusus.

"Jadi Muktamar di Banda Aceh itu adalah lanjutan dari apa yang diputusakn di Muktamar Samarinda," kata Djoko.

Djoko mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses panjang MKEK terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Terawan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kendati demikian, ia tak menyebutkan secara detail pelanggaran yang dilakukan Terawan.

Baca juga: MKEK: Rekomendasi Pemberhentian Terawan sejak 2018, Pelanggaran Etik Berat

"Kita mencermati UU Praktik Kedokteran UU 29 tahun 2004, Pasal 50, di sana disebutkan bahwa profesionalisme dokter itu meliputi 3 komponen yaitu, pertama adalah skill, kedua knowledge. Yang terakhir yang kadang-kadang suka dilupakan adalah professional attitude," ujarnya.

Djoko melanjutkan, dari proses panjang tersebut, Terawan dinyatakan melanggar kode etik kedokteran kategori 4 yaitu sangat berat.

Sehingga, penggagas vaksin Nusantara tersebut direkomendasikan untuk diberhentikan secara permanen.

"Kategori 4 itu sangat berat dengan sanksi antara lain pemberhentian sementara atau tetap jadi memang di dalam ortalanya MKEK," ucapnya.

2. Kontoversi cuci otak

Terawan sebelumnya sempat diberhentikan sementara dari IDI selama 12 bulan pada 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Hal ini terkait metode cuci otak atau brain wash yang digunakannya sebagai terapi pada penderita stroke.

Dikutip dari Kompas.com, 4 April 2018, metode cuci otak yang digunakan Terawan dilakukan di RSPAS Gatot Subroto, memanfaatkan 2 lantai ruangan RS untuk menangani pasien stroke.

Baca juga: Terawan Dipecat, IDI: Bisa Lakukan Pembelaan Diri

Ruangan yang bernama CVV (Cerebro Vascular Center) itu mampu menangani sekitar 35 pasien per hari dengan biaya paling murah Rp 30 juta per pasien.

Terapi cuci otak yang dilakukan dokter Terawan Agus Putranto dilakukan menggunakan heparin untuk menghancurkan plak penyebab penyumbatan pembuluh darah.

Heparin tersebut dimasukkan melalui kateter yang dipasang di pangkal paha pasien menuju sumber kerusakan pembuluh darah yang menjadi penyebab stroke.

3. IDI sebut pelanggaran kode etik

Sejumlah pasien Terawan mengatakan, kondisi mereka membaik usai terapi tersebut.

Akan tetapi, menurut IDI, cara yang dilakukan Terawan melanggar kode etik. Hal ini karena keamanan praktik cuci otak masih dipertanyakan.

Pada 2018, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI saat itu, Prio Sidipratomo, mengatakan, bobot pelanggaran Terawan adalah berat atau pelanggaran etik serius.

Baca juga: Terapi Cuci Otak Terawan Masih Beroperasi di RS DKT Solo

Pada putusan sidang MKEK yang ditandatangani oleh lima majelis pemeriksa Kemahkamahan Etik MKEK 2018, pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah:

  • Mengiklankan diri secara berlebihan dengan klaim tindakan untuk pengobatan dan pencegahan
  • Tidak kooperatif terhadap undangan Divisi Pembinaan MKEK PB IDI
  • Perihal biaya besar atas tindakan yang belum ada bukti dan menjanjikan kesembuhan

4. Bukan soal vaksin Nusantara

IDI juga membantah vaksinasi Nusantara menjadi alasan pemberhentian mantan Terawan dari keanggotaan.

"Vaksin Nusantara adalah kewenangan dari lembaga pemerintah dalam hal ini BPOM, sehingga tidak ada kaitannya keputusan ini dengan vaksin Nusantara," kata Adib.

Ia juga mengatakan, pemberhentian Terawan tidak berkaitan dengan pemberhentian penggagas vaksin Nusantara tersebut dari kursi Menteri Kesehatan.

Baca juga: IDI Vs Terawan dan Komitmen Menkes Budi Gunadi untuk Mediasi

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin Nusantara dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.Instagram Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster dengan menggunakan vaksin Nusantara dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sebab, setiap jabatan publik merupakan kewenangan presiden.

"Sekali lagi, ini ada pada kewenangan presiden, jadi tidak dalam kewenangan (IDI) seperti itu, dan hal-hal kaitannya dengan pejabat publik apalagi beliau (Terawan) sebagai menteri adalah kewenangan presiden," ujarnya.

5. Pembelaan diri

Dalam konferensi pers tersebut, Ketua BHP2A IDI Beni Satria menjelaskan,Terawan dapat melakukan pembelaan diri atas rekomendasi MKEK tersebut. Hal tersebut tertuang di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IDI.

"Di AD/ART Pasal 8 (IDI) bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman sementara atau tetap maka akan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu," kata Beni.

Namun, Beni mengatakan, karena sanksi yang diberikan berasal dari proses yang cukup panjang, maka Terawan harus mengajukan pembelaan kepada tiga divisi dalam MKEK, yaitu divisi pembinaan etika profesi, divisi kemahkamahan, dan divisi fatwa etika profesi.

Baca juga: Mengenal MKEK dan Alasan Rekomendasikan Pecat Terawan dari IDI

Kemudian, ketua MKEK akan mengadakan beberapa kali persidangan yang melibatkan BHP2A serta pemanggilan ahli dan saksi.

Ia mengatakan, jika persidangan memutuskan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti MKEK dan Pengurus Besar IDI.

"Kategori sanksi 1,2,3 dan 4. Satu murni pembinaan, yang keempat sanksi yang berat. Itu akan ditindak lanjuti dengan ketua MKEK dengan ketua umum PB IDI," ujarnya.

6. Izin praktik dicabut?

Terkait pencabutan izin praktik Terawan, Beni tak menjelaskan secara detail.

Namun, ia mengatakan, izin praktik dokter mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu, surat izin praktik (SIP) diberikan pemerintah setelah dokter memenuhi syarat.

Beni mengatakan, salah satu syarat tersebut mendapatkan rekomendasi dari IDI.

"Sedikit terkait izin prakti, tentu sesuai UU Praktik Kedokteran 29 Tahun 2004 bahwa surat izin adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi setelah memenuhi persyaratan," kata Beni dalam kesempatan yang sama.

"Pasal 37 adalah kewenangan pemerintah. Sementara IDI di Pasal 38 rekomendasi kepada dokter atau dokter gigi," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.