Apdesi Versi Surtawijaya Akan Rapat Koordinasi Tentukan Sikap soal Jokowi 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan sikap soal aspirasi mendukung Joko Widodo menjabat presiden 3 periode.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, rapat koordinasi dengan DPD Apdesi se-Indonesia ini akan membahas tentang dukungan kepada Jokowi untuk menjabat presiden 3 periode. 

Pembahasan sikap itu akan diputuskan secepatnya dan apa pun keputusannya, seluruh unsur di Apdesi akan menyukseskan sikap tersebut setelah Idul Fitri.

“Sebab pandangan beberapa pengurus DPP dan DPD bahkan DPC se-Indonesia, ada yang meminta 3 periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa 3 periode. Ada juga meminta pemilu ditunda guna konsolidasi bersama pasca-Covid,” tutur Anwar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Dia menerangkan, dukungan Jokowi 3 periode merupakan spontanitas sejumlah kepala desa. Pihaknya pun merasa perlu untuk mengakomodasi aspirasi akar rumput itu.

Dukungan Jokowi 3 periode itu mencuat pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Jakarta, Selasa (29/3/2022), yang dihadiri oleh Jokowi dan sejumlah menteri.

“DPP Apdesi memandang bilamana konstitusi memungkinkan Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi, maka tentu Apdesi dan kepala desa akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Joko Widodo,” kata Anwar. 

“Desa-desa di seluruh Indonesia merasakan kebijakan pembangunan desa di bawah Presiden Jokowi,” lanjutnya.

Apdesi mengeklaim bahwa aspirasi dukungan jabatan presiden 3 periode untuk Jokowi murni tanpa arahan pihak tertentu. Sikap ini juga sebagai bentuk timbal balik dari para kepala desa yang merasa diuntungkan oleh kebijakan Jokowi.

Namun, Apdesi mengakui bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina mereka.

Luhut merupakan salah satu orang yang menyuarakan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).