Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APDESI Ingin Jokowi 3 Periode, Waketum PPP: Ada Jalan Keluar Lain

Kompas.com - 30/03/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode, bukan jalan keluar yang tepat jika para kepala desa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Arsul berpandangan, para kepala desa semestinya memastikan agar presiden selanjutnya dapat meneruskan prestasi Jokowi di sektor desa, bukan mengajukan gagasan presiden tiga periode.

"Hemat kami, teman-teman kepala desa itu memastikan bahwa siapapun yang jadi presiden dari calon-calon presiden yang ada itu akan meneruskan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, sebisa-bisanya malah meningkatkan, kan begitu jalan keluarnya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Menurut Arsul, ke depan, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dapat membuat kontrak politik dengan calon presiden yang berlaga di Pemilihan Presiden 2024 mendatang untuk meneruskan kebijakan Jokowi.

Baca juga: Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Fraksi PDI-P Ingatkan Masa Jabatan Presiden Berdasarkan Konstitusi

"Ada jalan keluar lain, karena aspirasi mereka itu kan berangkat dari keinginan dan kesadaran bahwa apa-apa yang telah diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk desa ini harus dilanjutkan," ujar Arsul.

Wakil Ketua MPR ini pun menilai wajar jika Apdesi memiliki aspirasi menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun, Arsul mengingatkan, aspirasi itu hendaknya tidak merugikan pembangunan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.

"Yang dikhawatirkan itu akan menjadi yurisprudensi, jadi preseden kalau ada kepentingan-kepentingan jangka pendek maka konstitusi yang merupakan hukum dasar itu ya diubah saja kalau memang enggak sesuai," kata Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar menjabat selama tiga periode.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Kritik Apdesi yang Dukung Jokowi 3 Periode, Perludem: Kades Seharusnya Paham Konstitusi

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujarnya.

Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Sehingga mereka menilai Kepala Negara peduli dengan desa.

"Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com