Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Geram soal Impor, Politisi PKS: Mudah-mudahan Tidak "No Action Jengkel Only"

Kompas.com - 29/03/2022, 12:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Mustafa Kamal meminta pemerintah melakukan tindakan afirmatif untuk mengatasi masalah banyaknya kementerian dan lembaga negara yang menggunakan barang impor.

Hal ini disampaikan Mustafa merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang merasa jengkel ketika mengetahui neraca impor kementerian, BUMN dan pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan belanja produk dalam negeri.

Baca juga: Kejagung Temukan Barang Impor yang Dicap sebagai Produk Dalam Negeri

"Affirmative action itu mudah-mudahan tidak terkena fenomena NATO, no action talk only, atau NAJO, no action jengkel only," kata Mustafa saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (29/3/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengaku prihatin karena Indonesia seolah belum bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan menggunakan dan mencintai produk dalam negeri.

Menurut dia, hal ini merupakan kegagalan semua pihak dan perlu diselesaikan dengan upaya sistematis.

"Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi bangsa yang beraksi atas apa yang dikatakan dan kemudian berbuat dengan sungguh-sungguh," ujar Mustafa.

Sebelumnya, Jokowi menegur para kepala daerah dan menteri-menteri karena belanja impor nilainya lebih tinggi dibandingkan konsumsi produk lokal.

Baca juga: Jokowi Marahi Menteri karena Boros Impor, Demokrat Ingatkan Tak Ada Visi-misi Menteri

Jokowi mengaku jengkel. Pasalnya, anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mayoritas dibelanjakan produk luar negeri.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gimana toh? Geregetan saya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com