Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi yang Marah gara-gara Impor, PDI-P Singgung Pidato Bung Karno "Berdiri di Atas Kaki Sendiri"

Kompas.com - 28/03/2022, 06:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memahami amarah yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri dan lembaga di pemerintahan terkait persoalan impor.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya pun memberikan dukungan sepenuhnya atas sikap Jokowi menanggapi persoalan impor dengan menumpahkan amarahnya ke menteri-menteri.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya dan kita bisa memahami teguran yang begitu keras dari Pak Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam.

Baca juga: Jokowi Marah-marah ke Menteri, Pengamat Ingatkan soal Jebakan Politik Simbolisme

Hasto mengungkapkan, Indonesia sejak pemimpin pertamanya yaitu Presiden pertama RI Soekarno sudah menegaskan soal kedaulatan bangsa.

Dalam hal ini, ia menyinggung pernyataan Soekarno yang menekankan agar bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pernyataan itu dimaknai oleh PDI-P agar bangsa Indonesia mencintai produk dalam negeri, bukan malah memperbanyak impor.

"Sehingga, kita harus terus-menerus menampanyekan untuk lebih memilih menggunakan produk-produk yang diproduksi dari dalam negeri," jelasnya.

Ia pun sedikit mencontohkan beberapa benda yang sejatinya tidak perlu mengimpor dari luar negeri, seperti pakaian dan sepeda yang dinilai tak kalah dengan produk luar negeri.

Baca juga: Murka Jokowi Menteri Pakai Barang Impor, Mutu Produk Lokal Disebut Harus Bersaing

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo geram banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.

Kemarahan Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut kata "bodoh" hingga melarang hadirin bertepuk tangan.

Baca juga: Soal Kemarahan Jokowi, Anwar Abbas: Kasihan Sekali Nasib Rakyat dan Bangsaku

Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar.

Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com