Manuver Cak Imin yang Bikin Gaduh: Usul Pemilu Ditunda hingga Enggan Diganggu "Reshuffle"

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tak mengganggu kursi menteri yang sudah diduduki oleh PKB. Ini supaya tidak terjadi konflik antarpartai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, kinerja kabinet memang harus dievaluasi setiap saat, khususnya dalam menghadapi ancaman perang pascakonflik Rusia-Ukraina dan pemulihan pascapandemi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menyampaikan hal senada. Menurut Jazilul, jika semua menteri sudah on the track, maka reshuffle tidak diperlukan.

Namun, dia enggan jika jatah kursi partainya di kabinet dikurangi.

"Kalau (kursi menteri) PKB mau ditambah monggo, itu haknya presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” kata Jazilul melalui keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet Paling Lambat Juni 2022

Kendati demikian, Jazilul menegaskan bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

Oleh karenanya, dia meminta para menteri yang berasal dari PKB untuk meningkatkan kinerja, sehingga tetap mendapat kepercayaan dari presiden untuk melayani rakyat.

”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Jazilul.

Diminta tak ngatur

Menanggapi Muhaimin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

“Kalau soal reshuffle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).

Zulkifli menuturkan, posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Ketua Umum PAN tidak bisa mengatur siapa-siapa saja menteri yang harus diganti.

“Saya kan mantan ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur,” ucapnya.

Baca juga: PDI-P Sebut jika Akan Reshuffle, Jokowi Pasti Bertemu Megawati dan Ketum Parpol Koalisi

Secara terpisah, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, presiden telah menimbang sosok yang akan diganti dan yang bakal mengisi jabatan menteri dalam kabinet sebelum memutuskan untuk melakukan perombakan.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan, tidak ada pihak, khususnya partai politik koalisi pemerintah, yang perlu cemas kader partainya akan dicopot.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Hasto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Hasto mengatakan, sebelum reshuffle, presiden pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi. Jokowi juga disebut tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi.