Manuver Cak Imin yang Bikin Gaduh: Usul Pemilu Ditunda hingga Enggan Diganggu "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belakangan banyak diperbincangkan.

Beberapa pernyataannya memicu kontroversi dan berujung polemik.

Tak hanya usulannya soal penundaan Pemilu 2024 yang bikin gaduh, pernyataan Muhaimin soal isu reshuffle atau perombakan kabinet baru-baru ini juga mendapat sorotan.

Usul penundaan pemilu

Pada Februari lalu, Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, memulai kegaduhan dengan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum mengusulkan hal ini.

“Dari semua (masukan) itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, 60 persen dari 100 juta subjek akun di medsos mendukung penundaan pemilu. Sementara, 40 persen lainnya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Setelah Muhaimin, sejumlah elite partai politik lain rupanya menyampaikan usulan serupa. Sebutlah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Keduanya mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan yang sama, memulihkan perekonomian.

Belakangan, isu serupa juga diembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ramai-ramai ditolak

Usulan Muhaimin itu langsung banjir kritik. Cak Imin dinilai tak memahami bunyi konstitusi.

Sebab, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

Sementara, merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pun menilai, menunda pemilu sama dengan melawan hukum.

"Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali," kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Enam partai politik lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun menyatakan menolak pemilu ditunda.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan.

Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Klaim Muhaimin soal big data warganet yang ingin pemilu ditunda pun diragukan banyak pihak.

Peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi menilai, paparan Cak Imin yang menggunakan analisis big data tidak sepadan dengan jumlah user atau pengguna medsos di tanah air, baik Twitter maupun Facebook.

"Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya (Cak Imin), dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," kata Ismail dalam akun Twitternya @ismailfahmi, yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail, Minggu (27/2/2022).

"Twitter user Indonesia hanya 18 juta. Pengguna Facebook di Indonesia sekitar 176 juta orang. Impossible (mustahil) juga 100 juta user ngomongin perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024," sambungnya.

Presiden Joko Widodo pun akhirnya ikut angkat bicara. Ia menyatakan bakal patuh pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Di saat bersamaan, Jokowi mengatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata presiden.

Bicara reshuffle

Belum tuntas ribut-ribut isu penundaan pemilu, muncul desas-desus reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Sejak PAN menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Agustus 2021 lalu, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

Belakangan, muncul kabar Presiden Jokowi bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir Maret ini. Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi satu kursi menteri dan wakil menteri.

Menanggapi isu ini, Muhaimin mengaku tak masalah jika presiden merombak kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tak mengganggu kursi menteri yang sudah diduduki oleh PKB. Ini supaya tidak terjadi konflik antarpartai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, kinerja kabinet memang harus dievaluasi setiap saat, khususnya dalam menghadapi ancaman perang pascakonflik Rusia-Ukraina dan pemulihan pascapandemi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menyampaikan hal senada. Menurut Jazilul, jika semua menteri sudah on the track, maka reshuffle tidak diperlukan.

Namun, dia enggan jika jatah kursi partainya di kabinet dikurangi.

"Kalau (kursi menteri) PKB mau ditambah monggo, itu haknya presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” kata Jazilul melalui keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Kendati demikian, Jazilul menegaskan bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

Oleh karenanya, dia meminta para menteri yang berasal dari PKB untuk meningkatkan kinerja, sehingga tetap mendapat kepercayaan dari presiden untuk melayani rakyat.

”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Jazilul.

Diminta tak ngatur

Menanggapi Muhaimin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

“Kalau soal reshuffle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).

Zulkifli menuturkan, posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Ketua Umum PAN tidak bisa mengatur siapa-siapa saja menteri yang harus diganti.

“Saya kan mantan ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur,” ucapnya.

Secara terpisah, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, presiden telah menimbang sosok yang akan diganti dan yang bakal mengisi jabatan menteri dalam kabinet sebelum memutuskan untuk melakukan perombakan.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan, tidak ada pihak, khususnya partai politik koalisi pemerintah, yang perlu cemas kader partainya akan dicopot.

"Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipusingkan, karena Pak Jokowi itu memegang etika politik," kata Hasto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Hasto mengatakan, sebelum reshuffle, presiden pasti akan mengadakan dialog dengan ketua umum partai politik koalisi. Jokowi juga disebut tidak pernah melakukan reshuffle tanpa melalui dialog dengan para ketum parpol koalisi.