Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ainun Najib dan 2 Putri Gus Dur Jadi Pengurus Lembaga PBNU

Kompas.com - 26/03/2022, 14:09 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi membenarkan, praktisi teknologi informasi Ainun Najib dan dua putri Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur menjadi pengurus lembaga dan badan khusus PBNU masa jabatan 2022-2027.

"Iya benar," kata Ahmad saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Ia mengatakan, badan tersebut dibuat untuk mengundang warga NU terbaik yang tersebar di seluruh dunia untuk mencurahkan ide-ide cemerlangnya melalui NU.

"Badan ini diharapkan menjadi sentra bagi mereka. Pasalnya, dunia yang berkembang demikian cepat menuntut inovasi dan pengembangan terus-menerus, baik di bidang pendidikan, teknologi, dan sebagainya," ujarnya.

Baca juga: Jubir Luhut Jadi Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU

Melansir laman resmi NU, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Yenny Wahid dilantik sebagai Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU. Sementara yang menjadi salah satu wakil ketuanya yakni Ainun Najib.

Adapun Inayah Wulandari Wahid dilantik menjadi Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU). Sementara di posisi ketua diduduki oleh Jadul Maula.

Berikut susunan lengkap Badan Khusus Pengembangan Inovasi Strategis PBNU :

Ketua: Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid

Wakil Ketua: Muhammad Atiqurrohman

Wakil Ketua: Ainun Najib

Sekretaris: Febriadi Pratama

Wakil Sekretaris: M Hasanuddin Wahid

Anggota:

Dr. Abdullah Azwar Anas

Dr Abdul Gaffar Karim

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com