Dukung Jokowi Soal Produk Dalam Negeri, Gerindra: Itu Komitmen untuk Menjadi Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Ia menilai pendapat Jokowi mesti mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk elite partai politik (parpol).

“Pengadaan barang dan jasa tidak boleh impor, pernyataan Presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tutur Muzani dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (26/3/2022).

Dalam pandangannya, perekonomian Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 jika dana APBN digunakan lebih banyak untuk membeli barang dan jasa dari dalam negeri.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

“Dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintah, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri,” paparnya.

Muzani berpandangan, impor hanya bisa dilakukan jika produk dalam negeri tak mencukupi kebutuhan masyarakat dan belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika kesadaran itu bisa tumbuh dalam diri kita, saya rasa pengingkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kekesalannya atas kementerian dan lembaga yang masih melakukan impor untuk kebutuhan operasionalnya sehari-hari.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Tindak Peredaran Produk Impor Dicap Lokal, Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Operasi Intelijen,

Ia menyinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syafrul Yasin Limpo serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jokowi meminta pada Budi untuk tidak melakukan impor alat kesehatan (alkes) yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun geram dengan Syafrul karena mendapati banyak traktor berasal dari luar negeri.

Terakhir, Kemendikbud Ristek disinggung Jokowi karena hanya memakai anggaran Rp 2 triliun untuk membeli produk dalam negeri.

“Urusan beli bangku, beli kursi, masak mau impor kita? Laptop mau impor kita? Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan,” tegas Jokowi.