Sinyal Kecemasan Cak Imin dalam Bayang-bayang "Reshuffle" Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbit tenggelam isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju terus bergulir.

Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah pada Agustus 2021 lalu, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

Belakangan, muncul kabar Presiden Joko Widodo bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir Maret ini.

Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi satu kursi menteri dan wakil menteri.

Memang, lebih dari enam bulan menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi, PAN hingga kini belum mendapatkan satu pun jabatan di pemerintahan.

Baca juga: Pasang Surut Isu Reshuffle dan Masuknya PAN ke Gerbong Koalisi Jokowi

Desas-desus masuknya PAN ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menuai respons yang beragam dari partai koalisi terdahulu.

Mayoritas menyerahkan perihal perombakan kabinet ke presiden. Namun, sebagian menunjukkan kegelisahan.

Tak mau diganggu

Menanggapi isu ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika presiden merombak kabinetnya untuk memberi tempat pada kader PAN.

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tak mengganggu kursi menteri yang dimiliki PKB. Ini supaya tidak terjadi konflik antarpartai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, kinerja kabinet memang harus dievaluasi setiap saat, khususnya dalam menghadapi ancaman perang pascakonflik Rusia-Ukraina dan pemulihan pascapandemi.

Namun, dia mengaku belum mendapat informasi terkait rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda reshuffle. Saya juga heran banyak yang nanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menyampaikan hal senada dengan Muhaimin. Menurut Jazilul, jika semua menteri sudah on the track, maka reshuffle tidak diperlukan.

Namun, dia enggan jika jatah kursi partainya di kabinet dikurangi.

"Kalau (kursi menteri) PKB mau ditambah monggo, itu haknya presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” kata Jazilul melalui keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Kendati demikian, Jazilul menegaskan bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

Baca juga: Waketum PKB: Ada Menteri yang Gunakan Posisinya untuk Kampanye Capres

Oleh karenanya, dia meminta para menteri yang berasal dari PKB untuk meningkatkan kinerja, sehingga tetap mendapat kepercayaan dari presiden untuk melayani rakyat.

”Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap Jazilul.