Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan Bank Wakaf Mikro di Ponpes, Wapres Harap Bisa Bantu Usaha yang Belum Bankable

Kompas.com - 24/03/2022, 16:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren Karya Pembangunan, Jakarta Timur, Kamis (24/3/2022), sebagai salah satu sistem keuangan syariah.

Ma'ruf mengatakan, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu masyarakat yang belum bankable atau belum memiliki jaminan tetapi sudah punya prospek usaha.

"Ini untuk mengungkit (usaha) mereka ini supaya bisa berhubungan dengan bank melalui bank wakaf mikro yang pengelolaannya di bawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Ma'ruf seusai peresmian, dikutip dari keterangan video

Ma'ruf mengatakan, sejauh ini sudah ada 62 bank wakaf mikro yang tersebar di sejumlah daerah dan berdiri di pondok-pondok pesantren.

Baca juga: Wapres Harap Bank Wakaf Mikro Bantu Pemerintah Entaskan Kemiskinan

Harapannya, pondok pesantren dapat membantu pemeberdayaan masyarakat di sektor keuangan melalui kehadiran bank wakaf mikro tersebut.

"Pesantren itu selain tempat pendidikan agama mencipta ulama, juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan baik yang menyangkut sektor keuangan maupun juga sektor riil," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, bank mikro wakaf merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat agar memperoleh akses pembiayaan yang murah, gampang, dan tidak berbelit-belit.

Menurut dia, ini bisa membantu program pemerintah dalam memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca juga: Resmikan BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro, Wapres Harap Tingkatkan Keterampilan Kerja

"Dengan cara demikian masyarakat bisa pembiayaan murah, kita bina bagimana bisa berproduksi dengan lebih baik, dan penjualannya kita masukkan dalam ekosistem digital melalui e-commerce," ujar Wimboh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com