KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendampingi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Alex, Satgas yang dibentuk KPK bakal meminimalisir potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi guna mendukung pembangunan IKN yang transparan dan akuntabel.

“Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi,” ucap Alex, melalui keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Datang ke KPK untuk Konsultasi, Kepala Otorita IKN Ingin Dikawal dari Depan

Di sisi lain, KPK juga memberikan catatan dan masukan untuk mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan prosesnya pembangunan IKN.

Beberapa di antaranya, kata Alex, yakni terkait penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya.

Selain itu, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemerintah terkait pemindahan serta aset-aset milik negara juga perlu diperhatikan.

“Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi. Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik,” ucap Alex.

Baca juga: Jubir IKN Ajak Masyarakat Beri Masukan untuk Aturan Turunan UU IKN

Adapun KPK dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Direktorat Monitoring KPK juga melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA).

Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait.

Kemudian, sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: Rancangan Perpres soal Perincian Rencana Induk IKN Cantumkan 5 Tahap Pembangunan, Simak Isi Lengkapnya

Sementara itu, Bambang Susantono juga secara langsung meminta komisi antirasuah itu memberikan pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan IKN.

Bambang hadir bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

"Kami sowan dan konsultasi, untuk memastikan tata kelola IKN nanti berlangsung dengan baik," ucap Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Bambang berharap mendapat masukan dari KPK sekaligus melaporkan empat tahapan dalam pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: Pemerintah Susun Rancangan PP Kewenangan Khusus Otorita IKN, Begini Isinya

Empat tahapan pembangunan IKN yang disebutnya 4P, yaitu meliputi persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Untuk tahapan awal ini masih terkait persiapan dan pembangunan IKN. Kami ingin ini dikawal dari depan,” ucap Bambang.

Dalam audiensi tersebut rombongan Kepala IKN Nusantara itu diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran.