Klaim Sudah Laporkan Mafia Minyak Goreng ke Polisi, Mendag: Semoga 1-2 Hari Ini Diungkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya telah menyerahkan ke polisi soal dugaan mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di pasaran.

Dalam rapat kerja Komite II DPD pada hari ini, Senin (21/3/2022), Lutfi mengatakan, sosok tersebut diharapkan terungkap dalam waktu 1-2 hari ke depan.

"Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke Kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini," kata Lutfi dalam keterangannya, Senin.

Lutfi melanjutkan, dirinya juga sudah berjanji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Termasuk, soal adanya permainan mafia minyak goreng di Tanah Air.

Baca juga: Menanti Janji Mendag Menindak Mafia Minyak Goreng

"Dan saya juga berpikir never again untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga,” tambah dia.

Dalam rapat tersebut, Mendag Lutfi mengaku sama sekali tidak membayangkan terjadi kelangkaan minyak goreng seperti saat ini.

Lutfi menjelaskan bahwa instansinya akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak curah di harga Rp 14.000 per liter.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, ada kejanggalan pada kebijakan satu harga Rp 14.000 per liter minyak goreng.

Bukannya menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, kebijakan tersebut malah membuat minyak goreng di pasaran semakin langka.

Baca juga: Pansus Minyak Goreng Mendesak, Dedi Mulyadi: Masa Negara Kalah oleh Mafia

Termasuk, tambah dia, ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.

“Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya,” ucap Yorry dalam rapat.

Dalam rapat tersebut, senator dari DKI Jakarta Fahira Idris menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga.

“Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadan. Kemendag harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar kedepan tidak terjadi lagi,” tutur Fahira.

Baca juga: Kontroversi Mendag Lutfi soal Minyak Goreng Mahal: Akui Tak Kuasa Kontrol Mafia hingga Salahkan Panic Buying

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin (21/3/2022) ini.