Polemik Rakor Penundaan Pemilu 2024 yang Berujung Pembatalan

Narahubung berinisial S disebut mengatakan akan mengganti tema dari rakor tersebut agar menepis anggapan pemerintah akan melakukan penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Beredar Surat Undangan Rakor Pemunduran Pemilu, Ini Kata Mahfud MD

"Nah, beliau menjawab temanya akan diubah, jadi bukan itu. Temanya itu pemerintah tetap mendukung pemilu tahun 2024,” katanya.

Akan tetapi, pihaknya menganggap rencana perubahan tema tersebut hanya sebatas lisan, bukan tertulis.

“Jadi menepis anggapan bahwa pemerintah membahas isu kemunduran itu (pemilu). Tapi, itu kan sebatas lisan, tidak by surat. Kami menunggu perkembangan satu sampai dua hari ini," ungkap dia.

Bawaslu tak hadir

Sementara itu, perwakilan Bawaslu telah memberikan sikap sejak beredarnya surat undangan tersebut di tengah masyarakat.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, perwakilan Bawaslu dipastikan tidak akan hadir dalam agenda tersebut.

Baca juga: Bawaslu Tidak Akan Hadir di Rakor Penundaan Pemilu 2024

Sebab hingga kini tidak ada wacana penundaan pemilu di internal penyelenggara pemilu.

"Bawaslu Balikpapan tidak hadir. Tidak ada isu penundaan pemilu di penyelenggara pemilu," ucap Bagja saat dihubungi, Minggu (20/3/2022).

Dibatalkan

Sementara itu, Mahfud menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan kegiatan untuk menjawab mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Kendati demikian, Mahfud pun akhirnya membatalkan agenda tersebut.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan,” kata Mahfud kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu.

Mahfud mengungkapkan, alasan pembatalan rakor tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar.

Sebab, kegiatan tersebut seakan-akan Kemenko Polhukan mengagendakan pembahasan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Rakor Penundaan Pemilu 2024 Dibatalkan, Mahfud: Timbulkan Tafsir Kurang Tepat dan Liar

“Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (menggelar Pemilu 2024)," kata Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menegaskan saat ini pemerintah tetap fokus untuk menyiapkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan funsinya," kata Mahfud.