Polemik Rakor Penundaan Pemilu 2024 yang Berujung Pembatalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022).

Surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 ini ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).

Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Adapun rakor ini bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan ini terus mengemuka di tengah masyarakat.

Ketua KPU RI Ilham Saputra pun mempersilakan jajaran KPU Balikpapan yang diundang dalam rakor tersebut untuk hadir.

Menurut dia, hal itu untuk menegaskan komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Oleh karenanya, silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ujar Ilham dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait surat undangan untuk menghadiri rakor pembahasan penundaan pemilu tahun 2024.

Noor mengatakan tidak mendapat izin untuk hadir menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut kendati Ilham Saputra sebelumnya mempersilakan KPU Balikpapan hadir.

Noor sendiri membenarkan adanya undangan tersebut yang ditujukan kepada Ketua KPU Balikpapan, Bawaslu Balikpapan, dan Badan Kesbangpol Balikpapan.

Dalam surat tersebut dirinya diminta menjadi pemateri untuk membahas teknis dan prosedur pelaksanaan pemilu.Setelah menerima surat tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI.

Baca juga: Diundang Rakor Pemunduran Pemilu oleh Kemenko Polhukam, Ini Klarifikasi Ketua KPU Balikpapan

Namun, KPU RI meminta untuk tidak menghadiri rakor tersebut jika membahas soal penundaan pemilu.

Hal ini dinilai sangat sensitif serta menghindari opini miring dari masyarakat jika KPU menghadiri kegiatan itu.

"Nah, arahannya dari pimpinan, kalau temanya masih isu kemunduran Pemilu, disarankan KPU Balikpapan untuk tidak hadir. Sikap KPU Kota Balikpapan secara hirarki KPU Balikpapan di bawah Provinsi Kalimantan Timur, otomatis kami taat kepada pimpinan," ujar dia, Sabtu (19/3/2022).

Berencana ubah tema

Menyadari tema rakor tersebut sangat sensitif, Noor sempat menanyakan kepada narahubung berinisial S di dalam surat undangan itu terkait tema rakor tersebut.

Narahubung berinisial S disebut mengatakan akan mengganti tema dari rakor tersebut agar menepis anggapan pemerintah akan melakukan penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Beredar Surat Undangan Rakor Pemunduran Pemilu, Ini Kata Mahfud MD

"Nah, beliau menjawab temanya akan diubah, jadi bukan itu. Temanya itu pemerintah tetap mendukung pemilu tahun 2024,” katanya.

Akan tetapi, pihaknya menganggap rencana perubahan tema tersebut hanya sebatas lisan, bukan tertulis.

“Jadi menepis anggapan bahwa pemerintah membahas isu kemunduran itu (pemilu). Tapi, itu kan sebatas lisan, tidak by surat. Kami menunggu perkembangan satu sampai dua hari ini," ungkap dia.

Bawaslu tak hadir

Sementara itu, perwakilan Bawaslu telah memberikan sikap sejak beredarnya surat undangan tersebut di tengah masyarakat.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, perwakilan Bawaslu dipastikan tidak akan hadir dalam agenda tersebut.

Baca juga: Bawaslu Tidak Akan Hadir di Rakor Penundaan Pemilu 2024

Sebab hingga kini tidak ada wacana penundaan pemilu di internal penyelenggara pemilu.

"Bawaslu Balikpapan tidak hadir. Tidak ada isu penundaan pemilu di penyelenggara pemilu," ucap Bagja saat dihubungi, Minggu (20/3/2022).

Dibatalkan

Sementara itu, Mahfud menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan kegiatan untuk menjawab mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Kendati demikian, Mahfud pun akhirnya membatalkan agenda tersebut.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan,” kata Mahfud kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu.

Mahfud mengungkapkan, alasan pembatalan rakor tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar.

Sebab, kegiatan tersebut seakan-akan Kemenko Polhukan mengagendakan pembahasan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Rakor Penundaan Pemilu 2024 Dibatalkan, Mahfud: Timbulkan Tafsir Kurang Tepat dan Liar

“Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (menggelar Pemilu 2024)," kata Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menegaskan saat ini pemerintah tetap fokus untuk menyiapkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan funsinya," kata Mahfud.