Kompas.com - 20/03/2022, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rapat koordinasi untuk membahas penundaan pemilihan umum (pemilu) dibatalkan karena menimbulkan tafsir liar.

Sebelumnya, menurut rencana, rapat koordinasi itu akan dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21 Maret 2022. Surat undangan rakor ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukm Djaka Budi Utama.

"Dibatalkan karena menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan agak liar," kata Mahfud, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Mahfud Batalkan Rakor Penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan

Mahfud menjelaskan, rakor tersebut digelar dalam rangka penegasan bahwa Pemilu 2024 harus disiapkan dengan baik.

Menurutnya, usulan penundaan pemilu tidak boleh memengaruhi agenda lima tahunan tersebut.

"Maksud Kedeputian I Kemenko Polhukam mau memantapkan bahwa Pemilu 2024 harus disiapkan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh isu wacana penundaan pemilu," ucapnya.

Mahfud menuturkan, partai politik di DPR/MPR dan masyarakat sipil berhak mendiskusikan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, pemerintah dan penyelenggara pemilu wajib menyiapkan pemilu sesuai amanat konstitusi.

Baca juga: Bawaslu Tidak Akan Hadir di Rakor Penundaan Pemilu 2024

"Itu hak yang tak boleh kami larang maupun dukung. Tapi di sisi lain pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkewajiban menyiapkan Pemilu 2024 sebagai agenda konstitusional yang diatur oleh undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, beredar dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Dalam dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukm Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).

Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.