Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangan Mafia di Balik Langkanya Minyak Goreng dan Janji Mendag

Kompas.com - 18/03/2022, 08:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memberlakukan kebijakan baru untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.

Otomatis, harga eceran minyak goreng kemasan akan dilepas ke mekanisme pasar. Hal ini yang membuat minyak goreng mendadak berlimpah, tetapi harganya meroket.

"Pada 16 Maret telah ditentukan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Permendang Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan," kata Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Meski HET minyak goreng kemasan dicabut, pemerintah tetap menerapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram yang akan disubsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit.

Baca juga: Minyak Goreng Diselundupkan sampai ke Luar Negeri, Mendag: Saya Tak Akan Menyerah pada Mafia Pangan

Lutfi mengatakan, penjualan minyak goreng curah kepada konsumen wajib mengikuti HET curah di mana konsumen dimaksud adalah masyarakat serta usaha mikro dan usaha kecil.

Ia meyakini, meski harga minyak goreng kemasan melambung pascapencabutann HET, harga komoditas tersebut akan berangsur-angsur turun seiring dengan makin banyaknya stok di pasaran.

"Ya kita lihat nanti, kan ini sekarang mereka jual di Rp 23.000, tetapi karena jumlahnya banyak nanti pasti akan turun juga," kata Lutfi.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Tinggi, Mendag: Ini Kesalahan Saya...

Pada saat yang bersamaan, kata Lutfi, pemerintah juga akan menaikkan pungutan ekspor minyak goreng sambil mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO).

Harapannya, produsen minyak goreng nantinya akan lebih tertarik untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri.

"Akan terdapat keekonomian di mana akan lebih untung untuk menjualnya di dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri. Ini adalah mekanisme pasar. Karena ini mekanisme pasar, mudah-mudahan dapat menjaga kestabilan nasional untuk paling tidak pasokannya kepada masyarakat," ujar Lutfi.

Foto udara antrean warga untuk membeli minyak goreng di operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (15/3/2022). Dinas Perindustrian dan Pedagangan setempat menyiapkan tujuh ribu liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter yang diperuntukan untuk masyarakat, sementara itu harga minyak goreng di pasar tradisional di Kendari sudah mencapai Rp70 ribu per liternya. ANTARA FOTO/Jojon/wsj.ANTARA FOTO/JOJON Foto udara antrean warga untuk membeli minyak goreng di operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (15/3/2022). Dinas Perindustrian dan Pedagangan setempat menyiapkan tujuh ribu liter minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter yang diperuntukan untuk masyarakat, sementara itu harga minyak goreng di pasar tradisional di Kendari sudah mencapai Rp70 ribu per liternya. ANTARA FOTO/Jojon/wsj.

Mengaku salah

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Lutfi mengaku salah karena tidak memprediksi terjadinya invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas, termasuk minyak goreng.

Ketika berbincang dengan Duta Besar Ukraina akhir Februari lalu, Lutfi mengaku sempat menanyakan potensi invasi Rusia ke Ukraina.

Kepada Lutfi, Duta Besar Ukraina menyebut bahwa kedua negara sudah kerap cekcok. Namun, nyatanya, invasi tersebut mengakibatkan kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi. Harga batu bara hingga minyak pun melonjak tajam.

Baca juga: Babak Baru Kasus Binomo: Indra Kenz Diduga Lindungi Pemilik hingga Hilangkan Barang Bukti

"Jadi tidak terbayang sama saya itu terjadi. Itu saya akui sepenuh hati dan memang saya tidak melihat di kaca spion harga kenaikan ketika invasi Rusia itu menjadi luar biasa," ujar Lutfi.

Ia menjelaskan, invasi Rusia ke Ukraina berdampak terhadap harga minyak goreng karena dua negara Eropa Timur itu merupakan produsen minyak biji bunga matahari.

Krisis yang terjadi di sana membuat banyak negara memilih menggunakan minyak sawit untuk menggantikan minyak biji bunga matahari.

"Ini menyebabkan harga CPO (minyak sawit) loncat dari Rp 16.000 menjadi Rp 21.000, dan itu harga bebasnya kemudian kalau diproses tambah lagi Rp 3.000 premiumnya, menyebabkan perbedaannya hampir Rp 9.000, ini yang tidak bisa kita prediksi," kata Lutfi.

Baca juga: Analisis Medsos soal Penundaan Pemilu, Drone Emprit: Tidak Ada Pro-kontra, Semua Kontra

Di samping itu, kata Lutfi, situasi global meman menunjukkan adanya kenaikan harga beragam komoditas pangan dan energi.

Jagung, misalnya, pada Maret 2022 harganya naik 97 persen dibandingkan Maret 2020 atau masa awal pandemi Covid-19. Pada periode yang sama, harga sapi bakalan naik 67 persen.

Lalu, dibandingkan Maret 2020, harga gula pada Maret 2022 naik 47,6 persen, harga kedelai naik 92,08 persen, harga minyak naik lebih dari 100 dollar AS, dan batu bara naik lebih dari 430 dollar AS.

"Jadi yang kita hadapi ini adalah badai di mana seluruh kenaikan harga komoditas dunia ini menjadi permasalahan internasional yang juga menjadi permasalahan kita," ujar Lutfi.

Tulisan protes kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di rak minimarket di Solo, Jawa Tengah.Muhammad Idris/Kompas.com Tulisan protes kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di rak minimarket di Solo, Jawa Tengah.

Lawan mafia

Kendati demikian, Lutfi juga menduga ada tangan-tangan nakal di dalam negeri yang membuat minyak goreng langka di pasaran.

"Spekulasi kita, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan," kata Lutfi.

Kecurigaan itu didasari oleh ketidaksesuaian antara data stok minyak goreng dengan temuan di lapangan.

Ia mencontohkan, di Medan tercatat ada stok minyak goreng sebanyak 25 juta liter yang semestinya mencukupi bagi penduduk Medan yang jumlahnya sekitar 2,5 juta orang.

Baca juga: Fenomena Crazy Rich Abal-abal yang Dapat Kekayaan dari Para Terduga Pencuci Uang

"Jadi satu orang itu menurut hitungan adanya 10 liter, saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng," kata Lutfi.

Ia menyebutkan, situasi serupa juga terjadi di Surabaya dan Jakarta yang jumlah stoknya semestinya berlimpah, tetapi langka di pasaran.

Meski tak bisa diatasi Kementerian Perdagangan sendirian, Lutfi menegaskan, ia dan pemerintah tidak akan menyerah untuk melawan praktik-praktik mafia seperti itu.

Baca juga: Fakta Seputar Subvarian Omicron BA.2: Terdeteksi di 19 Provinsi, Lebih Cepat Menular hingga Kurangi Efektivitas Vaksin

Ia menyebutkan, pada Senin (21/3/2022) pekan depan akan ada calon tersangka mafia minyak goreng yang akan diumumkan kepada publik.

"Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia, saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin," kata Lutfi.

Lutfi menuturkan, praktik yang dilakukan oleh para mafia tersebut antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, ataupun mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai HET.

"Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum," ujar Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com