Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Penyelesaian Konflik Tanah di IKN Akan Dipercepat

Kompas.com - 17/03/2022, 21:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengayakan, pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan percepatan penyelesaian polemik tanah di kawasan ibu kota negara (IKN).

Tujuannya agar tak memunculkan permasalahan agaria di kemudian hari.

"Penyelesaian polemik tanah di kawasan IKN akan dipercepat," ujar Moeldoko dalam siaran persnya pada Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final dan Tak Perlu Lagi Diperdebatkan

“Kami (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” lanjutnya.

Dia pun menegaskan keputusan pemindahan ibu kota negara sudah final dan tidak perlu lagi diperdebatkan.

Menurutnya, pemindahan IKN di Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

“Pemindahan IKN sudah final. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tutur Moeldoko.

Moeldoko menyatakan, keputusan pemindahan IKN Nusantara sudah melalui proses panjang, hingga akhirnya muncul UU dan pembentukan Badan Otorita IKN sebagai pelaksananya.

Berbagai aturan turunan pun disiapkan sebagai landasan hukum dan acuan dalam implementasi di lapangan.

Untuk itu, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar Otorita IKN bisa bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi di tengah-tengah himpitan waktu yang terus berjalan.

Baca juga: Kepala BSSN: Pusat Data Akan Dibangun di IKN Nusantara

“Pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” tutur Moeldoko.

Moeldoko secara tegas juga menyampaikan, bahwa pemindahan IKN untuk mengakhiri persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun.

Selain itu, ujar dia, pemindahan IKN juga menjadi jawaban atas tantangan masa depan, terutama menghadapi ancaman pemanasan global yang berdampak serius bagi lingkungan dan kondisi sosial.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengungkapkan, dampak pemanasan global sudah terjadi.

Seperti adanya fenomena kenaikan permukaan laut dan kegagalan panen.

Baca juga: Kunjungi Kejaksaan Agung, Kepala Otorita IKN Lakukan Konsultasi Hukum

Melihat kondisi tersebut, tambah dia, saat ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah, yakni dengan pembangunan dan pemindahan IKN.

“Ibu Kota Nusantara dengan konsep 'smart forest city' perlu kita wujudkan agar dapat menjadi showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah siap berubah," katanya.

"Sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang penuh bencana dan meninggalkan ketidakpedulian terhadap masa depan generasi berikutnya,” tambah Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

Nasional
Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com