Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pebalap MotoGP Tak Pakai Masker Saat Bertemu Jokowi, Istana: Sudah PCR dan Vaksin Lengkap

Kompas.com - 16/03/2022, 15:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 20 pebalap MotoGP telah selesai melakukan kegiatan kunjungan ke Istana Merdeka dan parade dari Jalan Medan Merdeka Utara hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (16/3/2022).

Namun, kehadiran para pebalap yang tidak menggunakan masker di Istana Merdeka saat bertemu Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan masyarakat dan warganet. Padahal, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia dan belum resmi menjadi endemi.

Selasa kemarin, pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan bahwa tetap akan menjalankan protokol kesehatan secara ketat meski kasus Covid-19 menurun. Hal ini terutama berlaku kepada siapa pun yang akan bertemu atau mendampingi Presiden Jokowi.

Baca juga: Begini Kesan Sejumlah Pebalap MotoGP Usai Bertemu Jokowi

Menanggapi para pebalap yang tidak menggunakan masker itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Medis Sekretariat Presiden, Bey Machmuddin, menyatakan bahwa semua pebalap telah menjalani tes PCR dan hasilnya aman sebelum bertemu Presiden.

"Mereka sudah PCR, sudah vaksin lengkap. Kalau tidak divaksin malah tidak bisa masuk di kita sekarang ini. Semua insya allah aman. Jadi para pebalap sudah vaksin dan PCR," ujar Bey saat dihubungi, Rabu siang.

Saat menyambut para pebalap, Presiden Jokowi tampak bebebrapa kali melepas masker. Presiden antar lain melepas masker saat berfoto bersama para pebalap di atas motor miliknya dan saat mengayunkan bendera star ketika melepas konvoi para pebalap.

Terkait hal itu Bey mengemukakan, aktivitas melepas masker yang dilakukan Presiden hanya saat berfoto dan saat akan melepas konvoi.

"Kan saat foto saja. Lepas masker waktu foto di motor (atas motor Jokowi). Waktu jalan ke depan gerbang pakai masker," ujar dia.

"Setelah itu lalu melepas pebalap buka masker karena agar keliatan ekspresi saja ke pebalap-pebalap. Itu pun lokasinya terbuka, jaga jarak juga. Setelah itu pakai masker lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, meski jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun, tetapi kewaspadaan dan kehati-hatian tetap masih diperlukan untuk mengantisipasi dari meluasnya penularan. Karena itu, Sekretariat Presiden tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden, dan juga Tim Dokter Kepresidenan, kami masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan Istana,” ujar Heru dalam siaran persnya pada Selasa.

Selain itu, untuk tamu yang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo diwajibkan untuk melakukan swab PCR sehari sebelumnya atau masih dalam rentan waktu 24 jam dari hasil tes PCR terakhir.

Ketentuan ini, kata Heru, tidak hanya diterapkan untuk tamu-tamu Presiden yang akan bertemu di Istana saja, tapi juga saat Presiden melakukan kunjungan kerja.

“Untuk itu kami mohon pengertian para pejabat di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota dan para tokoh masyarakat yang akan menyambut atau mendampingi Presiden saat berada di daerah agar melakukan swab PCR terlebih dahulu,” kata Heru.

Hal ini juga telah diingatkan Biro Protokol Sekretariat Presiden kepada protokol pemda, dan pihak-pihak yang akan bertemu dengan Presiden.

Oleh karena itu, Heru meminta maaf jika pihaknya menolak pejabat dan tokoh masyarakat yang hanya menunjukkan hasil swab antigen.

“Kami memohon maaf jika ada pejabat maupun tokoh masyarakat di daerah yang terpaksa kami tolak untuk mendampingi Bapak Presiden karena hanya menunjukkan hasil swab antigen,” tambah Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com