Kompas.com - 16/03/2022, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, meminta pemerintah dan elite politik tidak bermain-main dengan isu penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, perpanjangan masa jabatan presiden lewat perubahan konstitusi biasanya berakhir buruk.

Zainal menyatakan, di dunia tidak ada negara demokrasi yang bermain-main dengan masa jabatan seorang presiden.

"Karena rasanya tidak ada negara demokrasi yang gemar bermain-main dengan masa jabatan," ujar Zainal dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Membandingkan Sikap Jokowi soal Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden dari Masa ke Masa

Ia menyebutkan, beberapa negara yang melakukan perpanjangan masa jabatan biasanya yakni negara-negara yang jauh dari demokrasi. Misalnya Venezuela, Turki, dan Rusia. Selain itu ada beberapa negara di Sub-Sahara Afrika yang mendorong amandemen konsitusi untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Ini negara-negara yang jauh dari kesan demokrasi. Bahkan di ujungnya, itu bukan skenario yang baik," ujar dia.

Dalam kasus Rusia dan Venezuela misalnya, saat ini tergolong sebagai negara dengan konstitusi yang cenderung otoriter. Selain itu, bila wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta isu penundaan pemilihan umum terus digulirkan, Indonesia bisa jadi berakhir seperti Republik Guinea.

Guinea adalah negara di Afika Barat yang menggolkan upaya untuk mengubah konstitusi negara demi memperpanjang masa jabatan Presiden Alpha Conde.

"Guinea akhirnya memperpanjang masa jabatan, lalu kemudian di ujungnya dikudeta militer. Jadi bila bermain-main dengan masa jabatan, Indonesia bisa masuk ke skenario yang sangat tidak diinginkan," ujar Zainal.

Isu penundaan Pemilu 2024 bergulir dan telah dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sementara itu, partai-partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan tegas menolak wacana itu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menyatakan, konstitusi harus ditaati. Meski demikian, Jokowi tidak mempersoalkan munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi di Istana Bogor pada 4 Maret 2022.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Pengaruh Negatif Keragaman Terhadap Kehidupan

Nasional
Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.