DPR Ancam Panggil Paksa Mendag untuk Rapat Bahas Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi apabila dia tidak hadir kembali dalam undangan rapat di Komisi VI DPR.

Menurut Dasco, hal ini dilakukan lantaran Lutfi sudah dua kali tidak hadir rapat dengan DPR.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR,” kata Dasco dalam rapat paripurna, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Usai Kemah di IKN, Jokowi Pulang ke Jakarta untuk Ratas, Salah Satunya Bahas Minyak Goreng

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, DPR sedang menjalankan fungsi pengawasan terkait kelangkaan minyak goreng.

Menurut dia, pengawasan itu dilakukan dengan cara DPR memanggil Mendag untuk menjelaskan situasi dan kondisi terkait minyak goreng di pasaran.

“Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: Reaksi Jokowi Saat Lihat Rak Minyak Goreng Kosong di Minimarket

Dia menyayangkan ketidakhadiran Mendag Lutfi ini, padahal agenda terkait minyak goreng tersebut dinilai sangat penting.

Dasco berharap dalam panggilan berikutnya Mendag Lutfi bisa hadir.

Lebih lanjut, Dasco menilai, Mendag Lutfi dapat memahami masalah yang dihadapi masyarakat terkait minyak goreng ini.

“Kita minta, ya kita sama-sama kan tadi dibilang rakyat menjerit, menteri perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang atau mau pendek kan begitu,” katanya.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Mahal, Pengamat: Ada Distributor yang Bermain

Sebelumnya diberitakan, Mendag Muhammad Luthfi menduga ada oknum-oknum yang berani mempermainkan minyak goreng, sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.

Padahal dia bilang, sebenarnya stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup bahkan melimpah yang dihasilkan dari penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).