Pengamat Ungkap Potensi Friksi di Koalisi Soal PAN dan Isu Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana tentang perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Maju mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan. Namun, peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi di kabinet untuk mengakomodasi PAN bisa berdampak terhadap soliditas partai-partai koalisi.

"Mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan goncangan-goncangan politik di kabinet di kemudian hari," kata Bawono kepada Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

Wacana reshuffle juga bakal memicu tanggapan beragam dari sejumlah partai politik koalisi pemerintah. Bawono mencontohkan sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengatakan belum ada kebutuhan mendesak untuk merombak kabinet.

Baca juga: Isu Bongkar Pasang Kabinet Jokowi, Siapa Rela Bagi Jatah Kursi buat PAN?

"Tentu saja ada perasaan tidak rela di hati terdalam dari para elite partai-partai koalisi sejak awal mengusung dan mendukung Joko Widodo-Maruf Amin," ujar Bawono.

Bawono memperkirakan Presiden Jokowi akan cenderung mengambil langkah aman dan politis dalam melakukan reshuffle, guna menghindari potensi perselisihan di dalam partai koalisi pemerintahan di kemudian hari. Sebab menurut dia, dasar melakukan reshuffle selama ini cenderung berdasarkan kepada berbagai pertimbangan politik ketimbang pertimbangan capaian kinerja menteri.

"Langkah tersebut dapat saja dengan berupa memberikan satu kursi menteri kepada PAN dengan mengurangi kursi kalangan non partai politik di kabinet saat ini," ucap Bawono.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Bima Arya: PAN Akan Dapat Kursi Menteri dan Wakil Menteri jika Ada Reshuffle

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulkifli mengatakan PAN tidak ikut campur dalam persoalan wacana reshuffle kabinet.

Politikus PAN Bima Arya Sugiarto justru membenarkan partainya bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan wakil menteri jika wacana reshuffle kabinet terwujud.

Baca juga: Prediksi Main Cantik Jokowi Buat PAN Dapat Jatah Kursi Menteri

Soal penunjukan siapa kader partai yang bakal diajukan menjadi menteri atau wakil menteri jika terjadi reshuffle, Bima mengatakan kalangan internal PAN sepakat menyerahkan urusan itu kepada Zulkifli.

Bima mengatakan, PAN mempunyai sejumlah kader yang dinilai mempunyai kemampuan yang baik untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Baru. Selain itu, dia mengatakan partainya juga sudah siap jika memang wacana reshuffle terwujud.