Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Siap Masuk Kabinet, Nama Calon Menterinya Diserahkan ke Ketum

Kompas.com - 11/03/2022, 10:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengaku mendapatkan informasi, partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri, apabila benar terjadi reshuffle atau perombakan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada akhir Maret 2022.

Dia menegaskan, partainya telah siap jika Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada PAN untuk masuk kabinet.

"Iya, sangat siap. Tapi internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada (ketua umum) ketum (Zulkifli Hasan). Ketum yang akan mengusulkan ke presiden," kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Bima Arya: PAN Akan Dapat Kursi Menteri dan Wakil Menteri jika Ada Reshuffle

Wali Kota Bogor itu kemudian menilai kesiapan tersebut karena berkaca pada internal PAN sendiri.

Menurut dia, banyak kader di PAN yang dinilai siap untuk mengisi kursi menteri atau pun wakil menteri dalam kabinet pemerintahan.

"PAN banyak kader yang mumpuni," ujarnya.

Lebih lanjut, Bima juga menjawab ketika ditanya soal siapa sosok kader PAN yang akan masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Soal PAN Dikabarkan Masuk Kabinet, PKB: Yang Penting Performa Kabinet Lebih Bagus

Soal itu, kata dia, akan diserahkan kembali kepada Presiden Jokowi. PAN disebut enggan mengganggu wewenang Presiden Jokowi dalam memutuskan sosok maupun tanggal pelaksanaan reshuffle.

Ia mengaku, belum ada informasi di internal tentang siapa kader PAN yang akan masuk dalam kabinet Jokowi.

"Belum ada, kami menghormati hak prerogatif presiden," tegas Bima.

Sebelumnya diberitakan, isu reshuffle kembali mengemuka usai kabar pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih PKB-PAN-Golkar Tolak Pemilu Ditunda

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle.

"Tidak betul," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas.

Baca juga: Disebut Bakal Masuk Kabinet, PAN: Kami Tidak Tahu dan Tidak Dengar

PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga kini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Adapun isu masuknya PAN ke kabinet pertama kali disuarakan oleh politisi PKB Luqman Hakim.

Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, maka PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com