Kompas.com - 11/03/2022, 11:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pangeran Khairul Saleh menganggap aneh putusan Mahkamah Agung (MA) yang memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  

Diketahui, MA mengurangi masa hukuman Edhy atas dasar pertimbangan kinerja politikus Gerindra itu berkelakuan baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Jadi, pertanyaan saya apakah di level MA masih bisa menilai secara judex facti padahal selama ini level MA adalah menilai secara judex juris. Artinya menjadi aneh secara hukum hal ini menjadi pertimbangan. Padahal, secara tugas dan fungsi siapa pun jadi pejabat tentu amanah yang diemban harus menyejahterakan rakyat," kata Pangeran kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Putusan MA Pangkas Hukuman Edhy Prabowo Dinilai Tak Masuk Akal

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, hal tersebut menjadi pendekatan pertama untuk dapat menjawab apakah putusan MA menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi.

Ia melanjutkan, pendekatan kedua yaitu tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi pandemi.

Menurutnya, sudah barang pasti bahwa korupsi yang dilakukan pada masa bencana atau keadaan darurat semestinya membuat hukuman pada terdakwa menjadi lebih berat.

"Apakah ini menjadi pertimbangan? Tentu sekali lagi ini tidak logis dengan hasil di MA. Akhirnya kita ambil konklusi ini menjadi preseden yang buruk. Apalagi ini di level MA yang produknya dianggap sebagai yurisprudensi," jelas Pangeran.

Baca juga: Kritik Alasan MA, YLBHI: Justru Saat Jadi Menteri, Edhy Prabowo Korupsi

Berkaca hal tersebut, Pangeran menegaskan bahwa perlu ada evaluasi kinerja dari MA. Dirinya mengaku sebagai pimpinan Komisi III memiliki kewenangan untuk mengawasi kerja-kerja MA.

"Tapi tidak menyentuh ke dalam kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka, tapi sesuai kewenangan kelembagaan kami di DPR RI," ujarnya.

Selain itu, rakyat pun dinilai berhak mengevaluasi kinerja MA. Sehingga, dirinya mengeklaim sebagai wakil rakyat tentu perlu menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pengurangan vonis Edhy Prabowo.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Instruksi Kapolri Sikat Habis Bekingan Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Instruksi Kapolri Sikat Habis Bekingan Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Nasional
KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Nasional
PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.