Kompas.com - 10/03/2022, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), setelah majelis kasasi pada Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo menjadi lima tahun penjara terkait kasus suap ekspor dan budidaya benih bening lobster (BBL).

"Salah satu cara koreksi atas putusan kasasi itu adalah dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Jaksa bisa melakukan PK lagi supaya hukumannya dikembalikan," kata Abdul kepada Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Menurut Abdul ada dua alasan mendasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan PK. Yakni ada bukti baru yang ditemukan atau ditemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim ketika melakukan penuntutan.

"Saya kira alasan yang kedua bisa menjadi alasan PK untuk mengubah putusan yang meringankan terdakwa korupsi Edhy Prabowo," ujar Abdul.

Baca juga: MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara

Pada pengadilan tingkat pertama, Edhy dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda senilai Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana penghanti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar Amerika.

Edhy melalui kuasa hukumnya lantas mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Oleh majelis hakim PT Jakarta hukumannya justru diperberat menjadi 9 tahun penjara.

Setelah itu, Edhy mengajukan kasasi ke MA. Tiga majelis kasasi MA yakni Sofyan Sitompul, Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih memutuskan memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara pada Senin (7/3/2022) lalu. Majelis kasasi tetap mengenakan hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar Amerika Serikat atau Rp 1,09 miliar kepada Edhy.

Baca juga: Alasan MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo: Bekerja Baik Selama Jadi Menteri

Majelis kasasi menilai Edhy telah bekerja dengan baik dengan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Dalam amar putusannya, para hakim menganggap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat khususnya nelayan kecil.

“Faktanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Edhy) sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan pers, Rabu (9/3/2022).

Sebab para eksportir lobster diwajibkan mengambil benih lobster dari nelayan. Selain memangkas pidana penjara, majelis kasasi juga mengurangi masa pencabutan hak politik Edhy menjadi 2 tahun dari 3 tahun pada putusan pengadilan tingkat pertama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

Nasional
PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.