Kompas.com - 10/03/2022, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), setelah majelis kasasi pada Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo menjadi lima tahun penjara terkait kasus suap ekspor dan budidaya benih bening lobster (BBL).

"Salah satu cara koreksi atas putusan kasasi itu adalah dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Jaksa bisa melakukan PK lagi supaya hukumannya dikembalikan," kata Abdul kepada Kompas.com, Kamis (10/3/2022).

Menurut Abdul ada dua alasan mendasar bagi jaksa penuntut umum mengajukan PK. Yakni ada bukti baru yang ditemukan atau ditemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim ketika melakukan penuntutan.

"Saya kira alasan yang kedua bisa menjadi alasan PK untuk mengubah putusan yang meringankan terdakwa korupsi Edhy Prabowo," ujar Abdul.

Baca juga: MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara

Pada pengadilan tingkat pertama, Edhy dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda senilai Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dijatuhi pidana penghanti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar Amerika.

Edhy melalui kuasa hukumnya lantas mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Oleh majelis hakim PT Jakarta hukumannya justru diperberat menjadi 9 tahun penjara.

Setelah itu, Edhy mengajukan kasasi ke MA. Tiga majelis kasasi MA yakni Sofyan Sitompul, Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih memutuskan memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara pada Senin (7/3/2022) lalu. Majelis kasasi tetap mengenakan hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar Amerika Serikat atau Rp 1,09 miliar kepada Edhy.

Baca juga: Alasan MA Sunat Hukuman Edhy Prabowo: Bekerja Baik Selama Jadi Menteri

Majelis kasasi menilai Edhy telah bekerja dengan baik dengan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Dalam amar putusannya, para hakim menganggap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat khususnya nelayan kecil.

“Faktanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Edhy) sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan pers, Rabu (9/3/2022).

Sebab para eksportir lobster diwajibkan mengambil benih lobster dari nelayan. Selain memangkas pidana penjara, majelis kasasi juga mengurangi masa pencabutan hak politik Edhy menjadi 2 tahun dari 3 tahun pada putusan pengadilan tingkat pertama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Nasional
Contoh Kasus Justice Collaborator

Contoh Kasus Justice Collaborator

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.