Angin Reshuffle dan Sinyal Kuat Kursi untuk PAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jilid II kembali diterpa kabar akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinetnya pada akhir Maret 2022.

Kali ini, reshuffle dikabarkan akan membuat Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke dalam jajaran kabinet. Kabar yang beredar, kader PAN itu akan mengisi kursi menteri dan wakil menteri (wamen).

Hal itu seperti yang diungkapkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim. Dirinya mengaku mendapat 'kabar warung kopi' tentang reshuffle akhir Maret 2022.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Isu reshuffle yang kembali mengemuka itu setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Kendati demikian, Zulhas pun telah membantah pertemuan dengan Jokowi. Menurutnya, PAN tidak mengharapkan kursi di kabinet lantaran reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Baca juga: Jadi Tersangka, Doni Salmanan Terancam 20 Tahun Penjara

Sekadar informasi, PAN adalah partai yang telah bergabung dengan partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, PAN juga lah merupakan partai koalisi yang tidak mendapat jatah kursi menteri di kabinet saat ini.

Baca juga: Politisi PKB: Infonya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen

Lantas, jika benar reshuffle terjadi akhir Maret, apakah akan mengakhiri perjuangan PAN meraih kursi menteri? Seperti apa perjalanannya?

PAN merapat ke Jokowi

Perlu diketahui, PAN sebelumnya tidak tergabung dalam partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, pada Selasa (31/8/2021), PAN menyatakan resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah atas kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional II PAN.

Sebelum resmi bergabung, faktanya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan ketua-ketua umum partai koalisi pada Rabu (25/8/2021).

Dengan bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah, maka tersisa dua parpol di parlemen yang tidak bergabung dengan koalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Pernah dapat kursi Kabinet Jokowi

Kendati saat ini belum mendapatkan kursi menteri, PAN nyatanya pernah mengambil kursi tersebut ketika Kabinet Kerja pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.

Tepatnya pada Juli 2016, politisi PAN Asman Abnur resmi terpilih sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Baca juga: Drone Emprit: Di Twitter Netizen Kompak, Belum Ada Klaster Pro Mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Asman menjadi perwakilan PAN dalam Kabinet Kerja saat itu. Meski berlatar belakang parpol, Sekretaris Kabinet saat itu Pramono Anung, mengungkapkan bahwa sosok Asman juga berpengalaman di bidang birokrasi karena pernah menjadi wakil kepala daerah.

Masuknya Asman Abnur dalam kabinet Jokowi saat itu menandakan hubungan dekat PAN dengan Jokowi.

Namun, hubungan tersebut seperti timbul tenggelam ketika menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Diketahui, PAN tempat Asman bernaung, memilih tidak lagi mendukung Jokowi pada 2019.

Baca juga: Jangan Bablas Longgarkan Pembatasan, Angka Kematian Covid-19 Masih Belum Terkendali

Sebelum Asman, kedekatan PAN dengan Jokowi juga ditandai dengan penunjukan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Hal ini terjadi pada Rabu (20/1/2016) dengan resmi dilantiknya Soetrisno Bachir.

Namun lembaga tersebut justru pada akhirnya dibubarkan oleh Jokowi pada Desember 2020. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, KEIN resmi dibubarkan.

KOMPAS.com / ANDI HARTIK Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir saat menghadiri Dialog Ekonomi Umat di Pondok Pesantren An Nur 1 Kabupaten Malang, Sabtu (27/4/2019) malam.

Soetrisno Bachir diusulkan masuk kabinet

Nama Soetrisno Bachir kembali muncul dalam pusaran pemerintahan Jokowi. Namanya diusulkan masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi oleh Zulkifli Hasan.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan mengemukakan hal tersebut dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9/2021).

Zulhas mengatakan, usulan tersebut sudah pernah disampaikan langsung kepada Jokowi dalam sebuah pertemuan.

Baca juga: Jatah Menteri untuk PAN Dinilai Berpotensi Goyahkan Koalisi Jokowi

"Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya Mas Tris (Soetrisno) itu, itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), kalau memungkinkan memang saya titip," kata Zulkifli, dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club.

Meski mengusulkan nama, Zulhas mengaku tidak meminta pos khusus di pemerintahan Jokowi untuk diisi oleh kader PAN.

Reshuffle era Jokowi bersifat politis

Dibalik isu reshuffle Jokowi yang kerap kali berhembus, urgensi perombakan kabinet pun dipertanyakan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, reshuffle yang dilakukan Jokowi belum menyentuh pada urgensi peningkatan kinerja pemerintah.

Justru sebaliknya, reshuffle Jokowi kerap diidentikkan dengan urgensi yang sifatnya politis. Artinya, tidak ada reshuffle yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Baca juga: PAN Disebut Bakal Masuk ke Kabinet, PPP: Wajar Saja, Namanya Koalisi

"Salah satunya mengakomodir kepentingan PAN masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Mestinya setiap reshuffle harus bisa meningkatkan kinerja pemerintahan," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Ujang menambahkan, reshuffle yang urgensinya seperti itu maka akan muncul persepsi 'bagi-bagi jabatan' dalam sebuah pemerintahan.

Apalagi, Ujang menyadari jika benar PAN bergabung ke kabinet, maka ada unsur demi penguatan dukungan terhadap pemerintahan.

Semisal, bukan tidak mungkin terakomodasinya PAN untuk mendukung kelancaran pemerintahan Jokowi hingga 2024. Kelancaran agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pun dinilai menjadi salah satu tujuan mengakomodasi PAN.

"(Reshuffle) agar pemerintahan Jokowi aman hingga 2024. Mungkin bisa saja untuk amankan IKN. Semua mungkin-mungkin saja," nilai Ujang.