Jatah Menteri untuk PAN Dinilai Berpotensi Goyahkan Koalisi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet pada akhir Maret mendatang untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN). Apabila PAN pada akhirnya mendapat jatah kursi menteri, hal tersebut dinilai dapat berpotensi menggoyahkan koalisi partai politik pendukung Jokowi.

"PAN diperkirakan akan mendapat "doorprize" berupa jatah 1 posisi menteri dan 1 posisi wakil menteri (wamen). Andai reshufle ini jadi dilakulan tentu akan "menggoyahkan" konstruksi koalisi yang selama ini terbangun," ungkap Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Alasan koalisi Jokowi dapat goyah dengan masuknya PAN adalah karena adanya kemungkinan jatah kursi untuk partai berlambang matahari putih itu akan diambil dari pos partai lain.

"Jika menteri yang akan dicopot dan akan diisi dengan kader PAN, maka partai asal menteri yang didegradasi akan kecewa," kata dia.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Tak hanya itu, Ari pun menilai akomodasi untuk PAN dari Jokowi akan berharga mahal. Sebab penyediaan pos wakil menteri baru, jika benar dilakukan, akan tidak efektif dalam manajemen birokrasi.

"Karena akan semakin menambah panjang rantai kendali kementerian," terang Ari yang pernah menjadi Tenaga Ahli Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Penambahan pos wakil menteri juga dianggap akan sangat memboroskan anggaran negara.

"Hitung biaya negara untuk pos wamen, berapa anggaran untuk mobil dinas, gaji dan tunjangan untuk wamen dan lain-lain," sebut Ari.

"Belum lagi masa pemerintahan Jokowi tinggal seumur jagung sehingga penciptaan posisi wamen sangat tidak efisien dan efektif dalam hal penganggaran," imbuh dia.

Baca juga: PAN Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi Akhir Maret, Jatah Kursi Parpol Koalisi Bakal Dikurangi?

Ari mengatakan, lebih baik anggaran untuk pos wamen dialokasikan untuk hal yang lebih berguna di luar kebijakan politis.

"Seperti untuk percepatan penurunan stunting," tutur Ari.

Isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju menguat setelah beredar kabar adanya pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi.

Meski begitu, Zulkifli Hasan membantah dirinya bertemu dengan Jokowi pekan lalu. Pria yang karib disapa Zulhas tersebut pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," ucap Zulkifli Hasan, Senin (7/3/2022).