PAN Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi Akhir Maret, Jatah Kursi Parpol Koalisi Bakal Dikurangi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan masuk kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini menyusul adanya isu reshuffle yang akan dilakukan pada akhir Maret mendatang.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen (wakil menteri)," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

PAN resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi pada Agustus 2021. Meski begitu, hingga saat ini partai pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan tersebut sampai saat ini belum juga mendapatkan jatah posisi menteri.

Seperti diketahui, ada 16 kader partai koalisi dari total 34 pos menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Pembagiannya adalah 4 kursi menteri untuk PDI-Perjuangan. PDI-P juga mendapat posisi untuk sekretaris kabinet.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Lalu tiga kursi menteri masing-masing untuk Golkar, Partai NasDem, dan PKB. Sementara PPP mendapat satu kursi menteri.

Sementara itu Gerindra yang awalnya mengambil posisi opisisi mendapat jatah 2 kursi menteri saat merapat ke pemerintahan Jokowi.

Jika reshuffle kabinet akan memasukkan PAN di kabinet, Jokowi disebut-sebut akan mengurangi jatah kursi menteri dari salah satu pos partai koalisi.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," jelas Luqman yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga: 17 Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju dari Partai Politik

Isu soal reshuffle kabinet ini berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Walau begitu, Zulkifli Hasan membantah dirinya bertemu dengan Jokowi pekan lalu. Wakil Ketua MPR tersebut pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," ucap Zulkifli Hasan, Senin (7/3/2022).

Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, lima partai politik non-parlemen yang mendukung Jokowi di Pemilu 2019 tidak mendapat jatah menteri.

Partai-partai itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

PAN "koalisi tanpa keringat" Jokowi

Sebanyak dua kali Jokowi memenangkan Pilpres, sebanyak dua kali juga PAN berbalik arah.

Awalnya PAN mendukung pesaing Jokowi, Prabowo Subianto, namun saat Jokowi terpilih sebagai presien, PAN memutuskan bergabung dengan pemerintahan.

Di periode pertama, PAN mendapat jatah satu kursi dari Jokowi yakni pos Menpan-RB yang diisi politikus PAN, Asman Abnur.

Asman Abnur lalu mengundurkan diri jelang Pilpres 2018 karena PAN memutuskan untuk kembali mengusung Prabowo.

Baca juga: PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah

Manuver PAN tersebut yang dinilai membuatnya belum juga mendapat jatah posisi menteri dari Jokowi walaupun sudah memutuskan bergabung ke koalisi.

"Berbeda dengan parpol-parpol lain yang ikut 'berdarah-darah' mengusung Jokowi dari awal, tentu perlakuan Jokowi terhadap PAN bisa dipahami. PAN koalisi tanpa keringat," sebut pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, Selasa.

PAN sempat mengalami gejolak ketika sebagian kadernya menginginkan agar partai berlambang matahari putih itu bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Hanura Mengaku Tak Siap Kehilangan Kursi Menteri untuk PAN

Namun sebagian bersikukuh PAN menjadi oposisi sesuai arahan pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PAN saat itu, Amien Rais.

Desakan agar PAN mendukung Pemerintahan Jokowi tak lagi bisa dibendung pada tahun 2021. Akhirnya Amien Rais tersingkir dari partai yang dibangunnya itu.

"DNA-nya PAN tidak mau lama-lama di luar ring kekuasaan akibat positioning PAN yang salah di era Amien Rais," ucap Ari.