Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Pastikan 9 WNI yang Masih Tertahan di Chernihiv Ukraina dalam Kondisi Aman

Kompas.com - 07/03/2022, 21:01 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Chernihiv, Ukraina berada dalam kondisi aman.

Untuk diketahui, Chernihiv merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia.

Direktur Perindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengaku baru saja menjalin komunikasi dengan sembilan WNI tersebut.

Baca juga: 80 WNI Telah Dipulangkan dari Ukraina, Misi Evakuasi Terus Berlanjut

"Kami baru saja menjalin komunikasi virtual via zoom dengan 9 WNI di Chernihiv. Kondisi mereka saat ini aman dan pasokan logistik juga memadai," kata Judha kepada Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Ia pun mengatakan, komunikasi dengan WNI di Ukraina telah terjalin intensif sejak sebelum serangan Rusia.

Kemenlu juga tengah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di Ukraina dan Rusia untuk membuat jalur evakuasi yang aman sebagai jalan keuar bagi para WNI dari Chernihiv.

"Secara paralel, komunikasi intensif sedang dilakukan dengan pihak-pihak di Ukraina dan Rusia utk membuat safe passage atau jalur evakuasi aman utk membawa para WNI keluar Chernihiv dan selanjutnya ke negara tetangga Ukraina yang aman," kata Judha.

Sebelumnya, pada Minggu (6/3/2022) Judha sempat mengungkapkan, upaya evakuasi sembilan WNI di Chernihiv belum bisa dilakukan lantaran masih terjadi pertempuran di kota tersebut.

Baca juga: Tangis Ibu yang Anaknya Terjebak di Ukraina: Lagi Video Call, Dia Teriak Ada Bom Meledak, Kami Sedih

Meski Rusia dan Ukraina telah mencapai kesepakatan terkait koridor kemanusiaan untuk evakuasi penduduk sipil, namun belum ada kepastian mengenai waktu serta mekanisme detail dari kesepakatan tersebut.

"Saat ini sudah ada kesepakatan humanitarian corridor antara Rusia dan Ukraina. Kita sedang dorong untuk detail kapan, dimana dan mekanisme humanitarian corridor sehingga bisa dimanfaatkan untuk evakuasi WNI dengan aman," kata Judha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com