Menanti Sikap Jokowi atas Isu Penundaan Pemilu, Akankah Ia Bersuara?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo dalam merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden masih ditunggu.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, Jokowi harus menyatakan sikap akan hal itu karena ada tuduhan bahwa wacana memperpanjang masa jabatan merupakan keinginan Jokowi.

"Jokowi harus muncul ke media dan rakyat untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia punya keinginan memperpanjang masa jabatan presiden. Tertibkan diri sendiri dan kelompoknya. Lalu tertibkan juga partai partai koalisi yang mendukung pemilu ditunda," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Politisi PKB Luluk Hamidah Sebut Telah Sesuai Aspirasi Masyarakat

Ujang berpandangan, Jokowi perlu juga menertibkan lingkarannya di Istana Presiden. Sebab, muncul isu bahwa wacana penundaan pemilu telah dikoordinasikan melalui lingkaran Istana Presiden.

Lebih jauh, Ujang menilai, Jokowi tidak perlu mengundang partai-partai koalisi untuk menyamakan sikap terkait wacana penundaan pemilu.

"Karena bagaimanapun penundaan pemilu itu tak perlu dan wacananya segera diakhiri," ujarnya.

Menanggapi dorongan banyak pihak agar Jokowi bersuara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 bukanlah prioritas pemerintah.

“Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas (pemerintah) sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret (Presiden dalam wacana penundaan pemilu 2024),” ujar Faldo.

Faldo juga menanggapi isu adanya sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi yang telah mendorong adanya penundaan pemilu mendatang.

Baca juga: Pengamat: Ada Indikasi Komunikasi PDI-P dan Istana Terputus soal Penundaan Pemilu

Menurut Faldo, informasi tersebut semuanya berasal dari sumber yang anonim. Dia menyebutkan hal itu sebagai gosip politik.

“Narsumnya anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi," ujar dia.

"Tapi ya kami tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran, justru di sini kita makin paham bagaimana kita mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada,” imbuh Faldo.

Yakin taat konstitusi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku yakin bahwa Jokowi masih memiliki sikap yang sama terkait wacana penundaan pemilu, yakni menolaknya.

Seperti diketahui, sebelumnya Jokowi sudah pernah menyampaikan bahwa ia menolak ide memperpanjang masa jabatan presiden ataupun perubahan masa jabatan menjadi maksimal tiga periode.

Hasto mengaku yakin bahwa Jokowi tetap taat pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah," kata Hasto.

Baca juga: JK Sebut Penundaan Pemilu Merupakan Pelanggaran Konstitusi

Senada dengan Faldo, Hasto berpandangan, diamnya Jokowi saat ini menunjukkan bahwa mantan wali kota Solo itu sedang disibukkan dengan prioritas yang lain.

"Pak Jokowi kan sangat memahami skala prioritas. Beliau saat ini berfokus memberikan direction dampak pandemi dan juga berbagai bentuk antisipasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga minyak bumi, batu bara serta kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," ujar Hasto.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

Di sisi lain, Hasto menyatakan PDI-P tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).