Di Balik Usulan Penundaan Pemilu

Isu perpanjangan masa jabatan sempat ramai pada 2019. Kala itu Jokowi sempat melontarkan pernyataan pedas, bahwa mereka yang mewacanakan itu ingin menjerumuskan dia.

Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden menyeruak lagi ke permukaan. Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dia tidak berniat dan tak berminat.

Menuai polemik

Gagasan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan ini sontak menuai kritik dan polemik.

Sejumlah partai politik menolak usulan ini. Mereka di antaranya PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara, selain PKB yang secara tegas setuju menunda Pemilu adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara Gerindra masih abu-abu.

Selain partai politik, sejumlah lembaga dan pakar hukum tata negara juga menentang gagasan ini. Mereka menilai ide ini berbahaya karena mengangkangi demokrasi.

Secara hukum perpanjangan masa jabatan ini memang dimungkinkan jika dilakukan amendemen konstitusi. Namun proses politik ini berbahaya karena negeri ini bisa terjerumus pada jurang oligarki.

Sejumlah kalangan menilai, saat ini tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan penundaan.

Pasalnya, berdasarkan Undang-undang, penundaan Pemilu hanya bisa dilakukan karena alasan darurat seperti bencana alam dan kerusuhan. Sementara saat ini dua unsur tersebut tak terpenuhi.

Mengangkangi demokrasi

Ide penundaan Pemilu dinilai sangat kontraproduktif dengan iklim dan keberlangsungan demokrasi di negeri ini.

Penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi memicu terjadinya penyimpangan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang.

Kuat dugaan motivasi penundaan pemilu 2024 ini bukan ekonomi atau membengkaknya anggaran, namun demi akses terhadap kekuasaan.

Karena jika ini dilakukan, tak hanya jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang akan diperpanjang, namun juga para anggota Dewan.

Usulan menunda Pemilu ini juga menimbulkan kecurigaan karena diduga guna mengamankan proyek perpindahan ibu kota negara (IKN) dan mengamankan Omnimbus Law.

Ada dugaan, isu ini sengaja diembuskan orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis.