Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

Elite politik-pelaku bisnis

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, usul penundaan pemilu sangat kontraproduktif terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia serta aspirasi publik.

Baca juga: KPU: Pemilu Harus Sesuai Jadwal, Situasi Politik Saat ini Normal

Temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menujukkan, sebanyak 67,2 persen responden ingin supaya pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi virus corona.

Hanya 24,5 persen responden yang memilih pemilu ditunda hingga tahun 2027 demi memprioritaskan penanganan pendemi dan pemulihan ekonomi.

"Patut diragukan sekali jika dalih di balik usulan itu adalah karena pandemi atau dalih pemulihan ekonomi," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (28/2/2022).

Bawono menduga, grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis.

Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Bisa dari kalangan pelaku elite politik atau juga pelaku bisnis. Mereka selama ini sudah merasa sangat enak di sekitar kekuasaan sehingga mereka cemas apabila kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir mereka akan terdampak," ujarnya.

Baca juga: Mengingat Lagi Penolakan Jokowi soal Jabatan 3 Periode di Tengah Isu Penundaan Pemilu

Oleh karenanya, Jokowi didorong untuk kembali menegaskan sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden di hadapan publik.

Tak bisa dihindarkan, sebagian pihak curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini.

Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurut Bawono, mau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di depan publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan tiga periode, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari Istana," kata dia.

Perpanjangan kekuasaan

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memandang, manuver tiga ketua umum partai yang menyuarakan penundaan pemilu patut diwaspadai. Sebab, bisa jadi wacana ini serius akan ditindaklanjuti.

Menurut Yunarto, usulan penundaan pemilu oleh elite partai tanah air sejatinya bertujuan untuk memperpanjang kekuasaan.

Sejumlah negara memang sempat melakukan penundaan pemilu, tapi alasannya karena masalah teknis akibat pandemi virus corona.

Baca juga: Pro Kontra Penundaan Pemilu dan Kecemasan Orang-orang Sekitar Jokowi...

"Ini belum tahu kondisinya seperti apa, tapi sudah bisa memastikan diundur 1-2 tahun. Artinya mereka bicara perpanjangan kekuasaan, bukan penundaan pemilu," kata Yunarto dalam perbincangan, Sabtu (26/2/2022).