Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi ramai diperbincangkan.

Wacana ini bergulir setelah munculnya usulan penundaan Pemilu 2024.

Usul itu kali pertama dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Dia mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Usulan Muhaimin itu didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat partainya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Adapun lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak. Sementara itu, Partai Gerindra belum memutuskan sikap.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden sedianya sudah mengemuka berulang kali. Presiden Joko Widodo pun telah berkali-kali menyatakan menolak dan tak berminat menjabat 3 periode.

Jokowi menegaskan, sikapnya terkait hal ini tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Lantas, siapa yang sebenarnya berkepentingan dalam isu ini?

Elite politik-pelaku bisnis

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, usul penundaan pemilu sangat kontraproduktif terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia serta aspirasi publik.

Temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menujukkan, sebanyak 67,2 persen responden ingin supaya pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi virus corona.

Hanya 24,5 persen responden yang memilih pemilu ditunda hingga tahun 2027 demi memprioritaskan penanganan pendemi dan pemulihan ekonomi.

"Patut diragukan sekali jika dalih di balik usulan itu adalah karena pandemi atau dalih pemulihan ekonomi," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (28/2/2022).

Bawono menduga, grand design isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik atau pelaku bisnis.

Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Bisa dari kalangan pelaku elite politik atau juga pelaku bisnis. Mereka selama ini sudah merasa sangat enak di sekitar kekuasaan sehingga mereka cemas apabila kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir mereka akan terdampak," ujarnya.

Oleh karenanya, Jokowi didorong untuk kembali menegaskan sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden di hadapan publik.

Tak bisa dihindarkan, sebagian pihak curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini.

Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurut Bawono, mau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di depan publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan tiga periode, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari Istana," kata dia.

Perpanjangan kekuasaan

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memandang, manuver tiga ketua umum partai yang menyuarakan penundaan pemilu patut diwaspadai. Sebab, bisa jadi wacana ini serius akan ditindaklanjuti.

Menurut Yunarto, usulan penundaan pemilu oleh elite partai tanah air sejatinya bertujuan untuk memperpanjang kekuasaan.

Sejumlah negara memang sempat melakukan penundaan pemilu, tapi alasannya karena masalah teknis akibat pandemi virus corona.

"Ini belum tahu kondisinya seperti apa, tapi sudah bisa memastikan diundur 1-2 tahun. Artinya mereka bicara perpanjangan kekuasaan, bukan penundaan pemilu," kata Yunarto dalam perbincangan, Sabtu (26/2/2022).

"Makanya apa yang menyebabkan penundaan pemilu? Di saat negara lain sama-sama sedang pemulihan ekonomi seperti yang dijelaskan Cak Imin, tapi tidak menempuh jalan itu (pemilu diundur)," sambungnya.

Yunarto juga mempertanyakan klaim para ketum koalisi Jokowi yang menyebut bahwa perpanjangan kekuasaan adalah aspirasi dari masyarakat.

Sebab berdasarkan berbagai hasil survei, mayoritas masyarakat menolak wacana presiden tiga periode.

Survei yang dirilis Charta Politika pada 20 Desember 2021 menunjukkan, sebanyak 81,7 persen responden setuju pemilu digelar tahun 2024. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 17,3 persen.

Sejalan dengan temuan tersebut, sebanyak 47,6 persen responden menyatakan tidak setuju pemilu ditunda hingga 2027. Hanya 20,4 persen responden yang setuju penundaan pemilu.

Lalu, 57,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hanya 19,8 persen responden yang mengaku setuju.

"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya (dengan isu presiden 3 periode)," ujarnya.

Yunarto pun menduga isu ini dilontarkan demi kepentingan sejumlah elite politik yang berkuasa di pemerintahan Jokowi.

Apalagi, menurut hasil survei berbagai lembaga, elektabilitas tokoh yang menyuarakan penundasn pemilu masih terbilang rendah. Padahal, pertarungan politik di 2024 sudah semakin dekat.

"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," tuturnya.