Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

"Makanya apa yang menyebabkan penundaan pemilu? Di saat negara lain sama-sama sedang pemulihan ekonomi seperti yang dijelaskan Cak Imin, tapi tidak menempuh jalan itu (pemilu diundur)," sambungnya.

Yunarto juga mempertanyakan klaim para ketum koalisi Jokowi yang menyebut bahwa perpanjangan kekuasaan adalah aspirasi dari masyarakat.

Sebab berdasarkan berbagai hasil survei, mayoritas masyarakat menolak wacana presiden tiga periode.

Survei yang dirilis Charta Politika pada 20 Desember 2021 menunjukkan, sebanyak 81,7 persen responden setuju pemilu digelar tahun 2024. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya 17,3 persen.

Baca juga: Tolak Pemilu Ditunda, Surya Paloh Tak ingin Nasdem Dianggap Khianati Reformasi

Sejalan dengan temuan tersebut, sebanyak 47,6 persen responden menyatakan tidak setuju pemilu ditunda hingga 2027. Hanya 20,4 persen responden yang setuju penundaan pemilu.

Lalu, 57,9 persen responden mengaku tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hanya 19,8 persen responden yang mengaku setuju.

"Jadi pertanyaan besar, ketua-ketua umum ini menyuarakan siapa gitu. Aspirasi Jokowi kah? Kalau aspirasi Jokowi sampai terakhir yang diketahui publik, (Jokowi) menolak, bahkan menuduh ada yang menjerumuskannya (dengan isu presiden 3 periode)," ujarnya.

Yunarto pun menduga isu ini dilontarkan demi kepentingan sejumlah elite politik yang berkuasa di pemerintahan Jokowi.

Apalagi, menurut hasil survei berbagai lembaga, elektabilitas tokoh yang menyuarakan penundasn pemilu masih terbilang rendah. Padahal, pertarungan politik di 2024 sudah semakin dekat.

"Kalau aspirasi publik, publik banyak yang menolak. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berasumsi ini mereka lagi menyuarakan kepentingan sendiri untuk lebih lama menjadi menteri atau misalnya lebih lama menjadi anggota DPR," tuturnya.