Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Riset dan Inovasi Harus Diprioritaskan untuk Rumuskan Kebijakan yang Modern

Kompas.com - 28/02/2022, 21:43 WIB
Bagus Santosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pemangku kepentingan mengutamakan riset dan inovasi sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan modern dan membangun sistem yang lebih tahan terhadap guncangan krisis di masa depan.

Demikian dikatakan Wapres Ma’ruf di acara Forum Ekonomi Merdeka melalui konferensi video dari Jakarta, Senin (28/2/2022).

"Riset dan inovasi harus diprioritaskan untuk merumuskan kebijakan yang modern," kata Ma'ruf seperti dikutip Antara.

Baca juga: Survei Indopol: 72,93 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf Amin

Dalam kebijakan ekonomi, kata Wapres, riset dan inovasi diperlukan untuk mengubah tatanan ekonomi menjadi berkelanjutan, melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan partisipasi yang inklusif.

Wapres juga menekankan beberapa hal untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan nasional dan pengendalian pandemi menjadi kunci pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat-obatan.

"Pengembangan vaksinasi dalam negeri, penerapan protokol kesehatan, serta layanan kesehatan masyarakat juga harus terus diperkuat," jelasnya.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Dorong Bank Syariah Indonesia Jadi BUMN

Selanjutnya, kata Wapres, reformasi struktural sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi juga harus dikawal agar terus berjalan.

"Fokus pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada penguatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif, termasuk dukungan kepada pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan transformasi digital harus dapat direalisasikan dengan baik," jelasnya.

Selain itu, presidensi Indonesia di Forum G20 pada 2022 harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan, industrialisasi, penguasaan teknologi, hingga penanganan krisis iklim.

"Demikian pula, arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi dan keberlanjutan, harus terus didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujar Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com