Kompas.com - 28/02/2022, 20:37 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya tidak akan menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia menegaskan hal ini di sela-sela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Surabaya, Senin (28/2/2022).

 

"Konvensi saya anggap selesai dan (Partai) Nasdem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran," kata Paloh seperti dikutip Antara.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh: Kereta Sudah Jalan, Jangan Sampai Berhenti

Menurut dia, salah satu alasan Partai Nasdem tidak menyelenggarakan konvensi itu ialah terkait syarat formal untuk diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden, yakni minimal memiliki 20 persen suara.

Partai Nasdem hanya mempunyai 9,6 persen pada Pemilu 2019, sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, katanya.

"Kami sangat perlu koalisi. Tapi sayang seribu sayang, banyak partner yang masih sibuk ingin jadi presiden. Jadi, untuk apalagi diteruskan konvensi?" ucap dia.

Sebagai ganti konvensi capres, Partai Nasdem menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022, dengan membahas berbagai topik penting, salah satunya terkait pencalonan presiden 2024.

Sebelumnya, saat peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2), Paloh mengatakan Partai Nasdem akan menyiapkan calon presiden untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga," katanya.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap Kemungkinan Nasdem Batal Gelar Konvensi

Kendati demikian, lanjutnya, Partai Nasdem masih membuka dialog terkait calon presiden yang akan diusung. Selain itu, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem juga akan mengakomodasi beberapa sosok potensial untuk maju ke kontestasi nasional lima tahunan sekali tersebut.

"Siapa pun anak bangsa ini yang mempunyai obsesi, ambisi untuk menjadi publik figur yang kuat, kokoh, hingga mereka sampai pada jenjang paling teratas dalam struktur sistem pemerintahan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Nasional
Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan 'Longmarch' Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan "Longmarch" Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Nasional
LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

Nasional
Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Nasional
Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.