Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Harus Jadi Prioritas

Kompas.com - 24/02/2022, 13:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf menyatakan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi program prioritas karena Indonesia merupakan negara yang rentan bencana.

"Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” kata Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual, kammis (24/2/2022).

Ia menyebutkan, data Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana setiap tahun mencapai Rp 22,8 triliun.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Tangguh Hadapi Bencana

Selain itu, selama 2016-2021, tercatat setidaknya ada 30 juta orang pengungsi, 29.000 orang luka, serta 7.000 orang meninggal dunia dan hilang akibat bencana.

Ia melanjutkan, isu krisis iklim juga harus ditangani secara keseluruhan karena beberapa bencana yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan isu krisis iklim, misalnya cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.

"Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan," kata Ma'ruf.

Di samping itu, menurut Ma'ruf, Indonesia telah memiliki sejumlah instumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik.

Ia mencontohkan, telah terdapat Rencana Induk Penanggulangan Bencana sebagai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.

Dalam hal penganggaran, lanjut Ma'ruf, Indonesia juga memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana.

Selain itu di tingkat pemerintahan daerah juga terdapat standar pelayanan minimal yang menjadi panduan pelayananan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Cek Rutin Alat Peringatan Dini Bencana, Kita Sering Tak Disiplin soal ini

"Namun, instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana, sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia berpesan agar seluruh pihak bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar Indonesia benar-benar tangguh dalam menghadapi bencana.

"Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com