Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: 72,93 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 27/02/2022, 16:16 WIB
Tsarina Maharani,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indopol Survey merilis hasil survei nasional terbaru tentang evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Hasil survei menyatakan, sebanyak 72,93 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf selama dua tahun ini.

"Temuan survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama dua tahun ini meningkat dari survei November 2021 ke Januari 2022 sebesar 12,85 persen, dari 60,08 persen ke 72,93 persen," ujar Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto dalam keterangan pers, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: IDAI Dirikan Posko Darurat Gempa di Kajai Pasaman

Ratno mengatakan, berdasarkan survei, tingkat kepuasan tertinggi publik yaitu terkait upaya pemerintah dalam menjaga toleransi beragama (83,82 persen), penanganan pandemi Covid-19 (78,78 persen), ketersediaan BBM dan listrik (76,42 persen), infrastruktur (76,02 persen), dan pelayanan publik (76,02 persen).

Sementara itu, kepuasan publik cenderung rendah dalam hal pemberantasan korupsi (54,80 persen), pembukaan lapangan kerja (49,92 persen), serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (48,05 persen).

Baca juga: Kemenkes: Tren Keterisian RS dan Kasus Covid-19 Menurun

Berikutnya, survei juga merekam kepuasan publik terhadap program vaksinasi Covid-19.

Ratno mengatakan, 84,31 persen responden puas dengan program vaksinasi Covid-19 pemerintah. Sementara itu, 13,41 persen responden tidak puas.

Alasan ketidakpuasan terhadap program vaksinasi Covid-19, yaitu karena takut divaksinasi (60 persen), pelaksanaan vaksinasi tidak merata (18,79 persen), dan diminta biaya vaksinasi (4,85 persen).

Baca juga: Kritik Kinerja Jokowi, PKS Nilai Pemerintah Belum Bisa Selesaikan Persoalan Ekonomi

Survei Indopol ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2022. Jumlah responden 1.230 orang yang dipilih secara proporsional di 34 provinsi menggunakan multistage random sampling.

Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com