Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kinerja Jokowi, PKS Nilai Pemerintah Belum Bisa Selesaikan Persoalan Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2022, 17:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi kinerja Presiden Joko Widodo terutama soal sejumlah komoditi yang langka dan mahal.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, yang telah terjadi dalam tiga bulan terakhir.

“Bagaimana yang sekarang populer itu berkaitan dengan masalah minyak (goreng) dan kemudian terkait dengan minyak yang langka dan itu sudah berlaku sekian minggu dan enggak selesai-selesai,” tutur Hidayat diskusi virtual, Sabtu (26/2/2022).

Dalam pandangan Hidayat, kelangkaan minyak goreng subsidi telah membuat antrian panjang, padahal di sisi lain penyebaran Covid-19 kembali merebak. 

“(Social) distancing atau adanya protokol kesehatan pasti tidak bisa terpenuhi karena adanya (kelangkaan) minyak yang menyebabkan antrian,” sebutnya.

Baca juga: PKS Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Bisa Berdasarkan Hasil Survei

Selain minyak goreng, Hidayat juga menyinggung ihwal melonjaknya harga kedelai yang berimplikasi terhadap kenaikan harga tempe dan tahu.

Bahkan, menurut Hidayat, kondisi ini pun telah mendapat kritik dari masyarakat yang mengatakan bahwa sudah berusaha untuk mendapatkan minya, namun tidak bisa menggoreng tempe.

“Karena tempenya tidak ada. Nah itu kan masalah berikutnya yang jelas dirasakan masyarakat,” kata dia.

Terakhir ia mengkritisi melonjaknya hargadaging sapi yang membuat pedagang daging mogok berjualan.

Berkaca dari sana, Hidayat pun mempertanyakan berbagai hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tinggi.

“Maka yang saya tidak tahu ketika ada survei-survei ini respondennya siapa, itu sesungguhnya siapa, karena ada begitu banyak hal (masalah) riil yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Diketahui hingga kini masih ditemukan harga minyak goreng yang mahal dan kelangkaan di sejumlah daerah.

Baca juga: Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

Padahal per 1 Februari 2022, pemerintah melalui Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Sementara itu harga kedelai impor berada di angka Rp 11.240 per kilogram akibat naiknya harga kedelai global.

Situasi ini membuat pedagang tahu dan tempe mengajukan protes dengan sempat mogok berjualan.

Selain itu harga daging sapi juga melonjak dari Rp 135.000 per kilogram mencapai Rp 160.000 per kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com