Salin Artikel

Survei Indopol: 72,93 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Hasil survei menyatakan, sebanyak 72,93 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf selama dua tahun ini.

"Temuan survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama dua tahun ini meningkat dari survei November 2021 ke Januari 2022 sebesar 12,85 persen, dari 60,08 persen ke 72,93 persen," ujar Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto dalam keterangan pers, Minggu (27/2/2022).

Ratno mengatakan, berdasarkan survei, tingkat kepuasan tertinggi publik yaitu terkait upaya pemerintah dalam menjaga toleransi beragama (83,82 persen), penanganan pandemi Covid-19 (78,78 persen), ketersediaan BBM dan listrik (76,42 persen), infrastruktur (76,02 persen), dan pelayanan publik (76,02 persen).

Sementara itu, kepuasan publik cenderung rendah dalam hal pemberantasan korupsi (54,80 persen), pembukaan lapangan kerja (49,92 persen), serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (48,05 persen).

Berikutnya, survei juga merekam kepuasan publik terhadap program vaksinasi Covid-19.

Ratno mengatakan, 84,31 persen responden puas dengan program vaksinasi Covid-19 pemerintah. Sementara itu, 13,41 persen responden tidak puas.

Alasan ketidakpuasan terhadap program vaksinasi Covid-19, yaitu karena takut divaksinasi (60 persen), pelaksanaan vaksinasi tidak merata (18,79 persen), dan diminta biaya vaksinasi (4,85 persen).

Survei Indopol ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2022. Jumlah responden 1.230 orang yang dipilih secara proporsional di 34 provinsi menggunakan multistage random sampling.

Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2,8 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/16162581/survei-indopol-7293-persen-responden-puas-dengan-kinerja-jokowi-maruf-amin

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke