Kompas.com - 24/02/2022, 15:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo angkat bicara soal ucapan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyatakan bahwa masyarakat masih menginginkan Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden kembali.

Dia menegaskan, pernyataan Giring itu bukan berarti mendukung munculnya wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan presiden.

"Bro Giring menyatakan bahwa temuan di lapangan, pemimpin ideal adalah seperti Pak Jokowi dan banyak yang masih menginginkan Pak Jokowi," kata Ariyo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Kata Ariyo, Giring juga telah menyampaikan bahwa keinginan masyarakat itu terhalang oleh konstitusi di mana jabatan presiden hanya dibatasi dua periode.

Untuk itu, PSI pun diakuinya tetap menaati hukum konstitusi di mana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum tertinggi negara menyatakan presiden tidak boleh lebih dari dua periode.

Baca juga: Ketum PSI Giring Ganesha Sebut Sekber Koalisi Pilpres 2024 Punya 13,5 Juta Suara

"Sekali lagi, dan ini yang perlu digarisbawahi, bahwa aspirasi tersebut terbatas konstitusi," ujarnya.

Oleh karena itu, Ariyo mengatakan bahwa PSI bersama rakyat terus mencari sosok pengganti Jokowi pada 2024 untuk melanjutkan pemerintahan.

Menurutnya, PSI menilai bahwa cara terbaik mencari sosok tersebut adalah dengan mendengarkan suara rakyat.

Terkait dengan PSI yang tergabung dalam koalisi partai politik (parpol) non-parlemen, Ariyo menegaskan hal itu juga tidak ada kontradiksinya dengan ucapan Giring tentang masyarakat masih menginginkan Jokowi presiden.

Diketahui, koalisi tersebut juga mengajukan wacana judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar presidential threshold menjadi 0 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.