"Jangan Ganggu Jokowi dengan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mewacanakan agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun. Wacana tersebut dinilai bisa mengganggu kinerja Presiden Joko Widodo di akhir-akhir periode kepemimpinannya.

"Tentu saja pernyataan pengunduran jadwal pemilu tidak satu tarikan nafas dengan semangat Presiden Jokowi," ungkap Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi dalam perbincangan dengan Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Sebagai koalisi pendukung sejak awal, PKB seharusnya bisa sejalan dengan komitmen Jokowi. Sebab Jokowi sudah pernah menyatakan tidak berminat menjabat melebihi yang sudah ditentukan oleh konstitusi.

"Sangat disayangkan jika PKB tidak senafas dengan komitmen Jokowi yang tidak ingin pemilu diundur yang berkonsekuensi kepada perpanjangan masa jabatan Presiden," sebutnya.

Ari menilai, wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan Cak Imin berpotensi mengganggu kerja-kerja Jokowi, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Apalagi saat ini Jokowi sedang fokus menggarap proyek besar pemindahan ibu kota negara (IKN).

Baca juga: Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi Buying Time

"Jangan ganggu fokus pemerintah yang tengah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masa pandemi serta fokus pembangunan IKN," ucap Ari.

Usulan dari Cak Imin pun disebut bertolak belakang dari semangat demokrasi. Ari juga menegaskan, perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi pedoman penjadwalan pelaksanaan Pemilu.

"Memundurkan pelaksanaan pemilu sama saja mengingkari hajatan demokrasi yang menjadi parameter kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.

Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Mantan Menaker itu khawatir jika Pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Alasan-alasan ekonomi dan potensi konflik yang dikhawatirkan Wakil Ketua DPR tersebut sebetulnya tidak beralasan. Apalagi premis tersebut tidak diambil dengan parameter yang terukur," jelas Ari.

Dalih masalah ekonomi dan keamanan memang kerap didengungkan oleh pihak-pihak yang mengusulkan Pemilu diundur. Meski begitu, kata Ari, akan ada dampak besar yang terjadi bila Pemilu benar-benar mundur.

"Cak Imin tidak membayangkan terjadinya demokrasi freeze andai jadwal Pemilu molor," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur, PSI: Kenyataannya Rakyat Masih Cinta Jokowi

Usulan untuk menunda Pemilu 2024 disampaikan Cak Imin setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.

Ia mengungkapkan, alasan utama Pemilu ditunda untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Cak Imin lalu menyinggung masukan para pengusaha dan analis ekonomi, pada 2022 Indonesia akan sangat optimis melihat peluang ekonomi. Nantinya, kata dia, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun pandemi yang tidak efisien.

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” urai dia.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” lanjut Cak Imin.