Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Ungkap Cara supaya Indonesia Memasuki Masa Transisi Covid-19

Kompas.com - 23/02/2022, 10:19 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyatakan, sampai saat ini langkah pemerintah untuk perlahan-lahan mengendalikan Covid-19 sudah tepat.

Namun, menurut dia, pemerintah harus menggenjot langkah-langkah yang dijalankan selama ini jika ingin segera mencapai target masa transisi pada akhir tahun ini atau awal 2023 bisa tercapai.

Dicky mengatakan, langkah yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi pandemi sudah tepat, yaitu dengan vaksinasi, lalu penerapan 3T (testing, tracing, treatment), serta protokol kesehatan.

"Tapi ya perlu kekuatan, penguatan, ada akselerasi. Sebagai contoh vaksinasi kita sudah benar, tapi perlu dipercepat. Masih terlalu banyak lansia belum 2 dosis, apalagi 3 dosis. itu yang harus dikejar," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Dicky mengatakan, langkah-langkah penanganan Covid-19 dari pemerintah harus dibarengi dengan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Menurut dia, jika suatu saat nanti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status pandemi, masyarakat diharapkan tidak lengah dan terlena.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Transisi Pandemi Covid-19 Ke Endemi, Apa Artinya?

"Bicara perubahan perilaku dari masyarakat yang lebih menerapkan kebersihan diri (personal hygiene) serta sanitasi lingkungan. Ingat ini kan penyakit yang ditularkan melalui udara, jadi kualitas udara di dalam gedung, dalam rumah itu harus diperbaiki, ditingkatkan dengan sirkulasi dan ventilasi," ucap Dicky.

Semua langkah itu, kata Dicky, harus dijalankan secara paralel karena saling terkait satu dengan lainnya. Menurut dia, jika hal itu berjalan baik akan membuat strategi untuk mengarah kepada Covid-19 yang terkendali dan memasuki masa transisi akan tercapai.

"Selama itu (pandemi), dan bahkan setelah status pandemi sudah dicabut sekalipun namanya protokol kesehatan harus jadi bagian dari kehidupan. Hal yang dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan protokol kesehatan menjadi bagian dari kehidupan. Meski tidak seketat sebelumnya, ini yang meningkatkan kualitas standar kehidupan masyarakat," ucap Dicky.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses yang akan diambil dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Menurut dia, pemerintah tidak bakal buru-buru menetapkan masa transisi endemi Covid-19.

Baca juga: Indonesia Siapkan Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi, Vaksinasi Booster Digencarkan

"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi, seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, tapi kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara daring pada Senin (21/2/2022).

"Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," ujar Luhut.

Menurut Luhut, ada sejumlah komponen yang akan digunakan untuk menjadi pijakan pemerintah buat menetapkan periode transisi menuju masa endemi Covid-19. Luhut mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, kata Luhut, pemerintah bakal menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan sejumlah indikator. Luhut melanjutkan, indikator lainnya yang akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan status endemi adalah soal tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com