Kompas.com - 22/02/2022, 08:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mencabut Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo meminta permenaker itu direvisi.

"Permenaker harus segera dicabut. Kalau tidak, dia akan berlaku efektif. Ini tentu tidak sesuai dengan harapan banyak pihak," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dalam siaran pers, Selasa (22/2/2022).

Ia pun berharap Kemenaker segera merevisi Permenaker 2/2022 agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan dana jaminan hari tua (JHT).

Revisi permenaker, kata Saleh, juga merupakan bentuk pelaksanaan arahan presiden agar pencairan dana JHT dipermudah.

Baca juga: Perjalanan Aturan Klaim JHT, Diawali Protes hingga Akhirnya Jokowi Minta Direvisi

Di samping itu, Saleh meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat menyesuaikan pelaksanaan program dengan menunggu kebijakan terbaru yang sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

"BPJS jangan bergerak dulu. Masih cukup waktu untuk mengkonsolidasikan aturan dan program," kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR ini pun mangapresiasi sikap Jokowi yang meminta permenaker tersebut direvisi merespons berbagai tuntutan para buruh dan serikat pekerja.

"Seperti biasanya, presiden langsung tanggap. Presiden kelihatannya tidak mau berpolemik soal JHT ini. Wajar sekali, sebab banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di masa pandemi ini," ujar Saleh.

Baca juga: Menaker Bakal Revisi Aturan soal Pencairan JHT, Tindak Lanjuti Arahan Jokowi

Ia pun berharap, pemerintah dapat mengakomodir suara dan kepentingan buruh dalam mengeluarkan aturan-aturan di masa depan.

Diberitakan, Jokowi meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar menyederhanakan tata cara pembayaran JHT para pekerja.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) dalam keterangan video yang diunggah YouTube Kemensetneg, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Kamis Besok, KSPSI Gugat Permenaker Soal Klaim JHT Usia 56 Tahun ke PTUN

"Tadi pagi Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan. Dipermudah," kata Pratikno.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh Individu pekerja yang sedang mengalami masa masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," lanjutnya.

Diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT menuai kecaman dari publik karena beleid tersebut mengatur bahwa JHT baru bisa dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Nasional
Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Nasional
Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Nasional
Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

Nasional
Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Nasional
Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Nasional
Dilema KPK Menghadapi Tingkah Lukas Enembe, antara Sabar atau Jemput Paksa

Dilema KPK Menghadapi Tingkah Lukas Enembe, antara Sabar atau Jemput Paksa

Nasional
Tanggal 6 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 6 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sanksi bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik

Sanksi bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.